Paradox Keadilan

Dalam tafsir tradisional islam, pernikahan antar agama diperbolehkan dengan kondisi khusus. Yaitu kaum pria muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab. Saya tidak akan memperpanjang siapakah yang disebut ahli kitab, saya lebih tertarik mengambil fokus lain.

Katakan saya berada dalam posisi penguasa yang mempunyai wewenang untuk mempengaruhi atau menjalankan peraturan, seperti Undang-Undang. Dan saya, katakan lagi, seorang muslim yang shaleh dan adil. Mari masuk ke dalam masalah.

Sebagai penguasa yang shaleh dan adil saya akan ijinkan dan menfasilitasi pria muslim yang menikah dengan perempuan non muslim (ahli kitab), dengan menfasilitasi pencatatan dan hak-hak perkawinan mereka. Bagaimana dengan perempuan muslim yang hendak menikah dengan pria ahli kitab?

Jika saya ijinkan, saya bisa dituduh sebagai orang yang tidak shaleh karena melanggar tafsir tradisional, namun jika saya tplak saya juga bisa dituduh tidak adil karena sebagai penguasa tidak boleh membuat peraturan yang membedakan warga negara karena latar belakang agama.

Manakah yang lebih penting sebagai muslim, keshalehan atau keadilan? Buat saya tema sentral Al Quran sesungguhnya berpusat pada dua hal: Perdamaian dan Keadilan. Dan tiada perdamaian tanpa keadilan.

Maka jika harus memilih dituduh tidak shaleh dengan tidak adil, saya memilih untuk tidak shaleh ketimbang harus bersikap tidak adil. Islam dengan jelas mengutuk ketidak-adilan bahwa jangan sekali-sekali kebencian pada suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil. Dalam ajaran lain bahkan kita harus berbicara jujur dan adil meskipun itu merugikan orang tua dan keluarga kita.

Islam mengajarkan dengan jelas penghormatan luar biasa pada orang tua, khususnya ibu, tetap menolak menjadikan alasan tersebut untuk berlaku tidak adil. Keadilan, dalam Islam adalah pondasi struktur sosial yang lebih kompleks. Meninggalkan keadilan sama artinya menghancurkan tata sosial masyarakat ke dasar-dasarnya.

Dengan logika diatas, menjadi lebih mudah sesungguhnya buat kita untuk bersikap pada isu dimana ajaran agama “dibenturkan” dengan perkembangan hak konsititusional. Apapun pandangan agama yang kita anut, setiap warga negara memiliki hak yang sama terlepas dari latar belakang agama, etnis dan gender mereka.

Dalam isu LGBT khususnya orientasi homoseksual, apapun tafsir agama yang kita anut, sebagai muslim saya dituntut untuk adil terhadap orang yang memilih berbeda tafsir dengan saya.

Artinya hak-hak kaum homoseksualitas harus dilindungi dan setara dengan saya yang hetero. Setara dan adil disini tidak berhenti pada sikap tidak mendiskriminasi aktif mereka, ini saya anggap keadilan usang dan semu. Kita harus memastikan dan melindungi mereka punya hak dan akses dan perlakuan yang sama sebagai warga negara.

Jakarta, 17 Feb 2016

 

 

Singkil dan Media Kita

Kekerasan pecah di Singkil, satu orang tewas dalam serangan terhadap gereja-gereja oleh kelompok Islam. Ini tak lama setelah kekerasan antar warga kristen dan islam terjadi di Tolikara, Papua. Saya selalu teratarik melihat bagaimana media-media nasional meliput isu agama. Bagaimanakah kejadian ini diberitakan?

Kompas

Harian dengan sirkulasi nomer wahid ini hanya menurunkan satu berita di situs Kompas.com “Pembakaran Rumah Ibadah yang Diduga Tak Berizin Picu Bentrok Warga di Aceh Singkil” pada pukul 17:22. Kompas melakukan framing bahwa rumah ibadah tak berizin dibakar dalam judul. Kita lihat ke dalam artikel.

Kata pertama yang digunakan adalah “Bentrokan” yang berarti dua kelompok terlibat adu kekuatan dalam posisi relatif seimbang.

Ada dua sumber yang digunakan yaitu: Aparat Pemerintah Kabupaten Singkil dan Kepolisian. Kompas sebagai media terbesar di Indonesia sangat mengherankan tidak memiliki sumber yang lebih mendalam dalam kejadian ini.

Meski Kompas secara terang menyebutkan salah satu kelompok sebagai “penyerang” tetapi kejadian kekerasan tidak ditulis “Penyerangan” namun tetap kata “bentrokan” dipakai sebanyak 5 kali, dan 4 kali “kerusuhan” beserta satu kutipan “rusuh”.

Tempo

Media berbasis majalah yang kini juga merambah Harian Cetak, Online, TV serta Radio menurunkan dua berita di tempo.co. Pertama pukul 17:14 berjudul “Aceh Singkil Mencekam, Satu Gereja Dibakar, 2 Tewas” dengan kata pertama: keributan. Selanjutnya Tempo menggunakan 1 kata “bentrokan”, 1 “bentrok”.

Sumber Tempo juga lebih beragama yaitu Pendeta Erde Brutu dari GKPPD, denominasi kristen dominan di Singkil, serta informasi serangan terhadap pengendara truk. Tempo juga berusaha mencari informasi arah serangan. Sementara sumber dari pemerintah lokal tidak memberikan informasi pada Tempo.

Pukul 18:55 Tempo menurunkan update “Gereja di Aceh Singkil Diserang, Ini Penyebab Korban Tewas“, kali ini lebih maju dengan menggunakan kata “serang” sebagai framing pemberitaan. Kali ini Tempo gunakan 3 kata berbasis “serang” dan satu kata “bentrok”.

Tempo menjelaskan kekerasan dimulai dari desakan kelompok Islam untuk membongkar gereja-gereja, tuntutan ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan rapat sepihak yang menhasilkan keputusan untuk membongkar gereja pekan depan. Kelompok massa yang tak menerima penundaan ini kemudian melakukan serangan.

Detik

Seperti dugaan, detik menurunkan berita paling cepat. Pukul 15:43 “Bentrokan Antar Masyarakat Pecah di Aceh Singkil, Satu Rumah Ibadah Dibakar” dengan framing bentrokan antar masyarakat. Kata pertama adalah “bentrokan”, berita pendek ini hanya mengutip pernyataan Kapolri.

Detik juga dengan keliru mengambarkan rantai kekerasan. Bentrokan antar warga menyebabkan pembakaran rumah ibadah. Berbeda dengan rantai kekerasan yang dijelaskan oleh Kompas dan Tempo. Selanjutnya terdapat beberapa pemberitaan:

16:04 “Bentrok Warga di Aceh Singkil, 1 Orang Tewas Ditembak

16:50 “Ini Pemicu Bentrok Antar Kelompok di Aceh Singkil

17:24 “Bentrok Warga di Aceh Singkil, Wabup: Itu di Luar Dugaan

18:59 “Wabup Aceh Singkil Nilai Warga Salah Paham soal Rumah Ibadah tak Berizin

Selama kurun waktu 3 jam 16 menit Detik menurukan 5 berita dengan menggunakan kata berbasis bentrok 4 + 4 + 4 + 3 + 3. Delapan belas kali kata bentrok! saya hampir berhenti bernafas menghitung kata bentrok. Detik juga hanya mengutip pernyataan Kapolri dan Wakil Bupati Singkil. Sumber yang sangat jauh dari inner circle kejadian.

Detik juga tidak berupaya menggali penyebab kekerasan namun seperti biasa melakukan jurnalisme kutipan. Upaya pemberitaan paling kasar yang dapat dilakukan. Kekerasan dalam framing detik terjadi karena ketidakpuasan warga muslim atas keputusan pemda menutup gereja pekan depan.

Republika

Media online ini mengambil garis berbeda, pada pukul  18:55 menurunkan berita “Pembakaran Rumah Ibadah di Aceh, JK: Ini Kesalahpahaman” baru dikuti pada pukul 19:44 “Gereja di Aceh Singkil Dibakar Ratusan Orang”.

Masing-masing artikel memuat tiga kata “bentrokan”. Sumbernya: Wakil Presiden Jusuf Kala dan Humas Polri Kombes Pol Suharsono. Lagi-lagi sumber yang sangat jauh dari lokasi. Dalam pemilihan sumber, Republika adalah paling buruk.

Apa latar belakang kejadian?

Tidak satupun dari empat media diatas menjelaskan latar belakag kasus yang sudah terjadi sejak 1979 ketika terjadi kekerasan masif terhadap warga Kristen yang menyebabkan pengungsian warga ke Sumatera Selatan. Kekerasan tersebut diakhiri dengan perjanjian bahwa warga Kristen hanya dapat membangun 1 gereja dan 4 undung-undung, sebutan bagi gereja kecil.

Kebijakan diskriminatif ini dipertahankan hingga sekarang. Ketika jumlah umat kristen berkembang dan memiliki 20 bangunan gereja, pemerintah tetap menolak menerbitkan izin bagi bangunan tersebut. Peraturan Bersama Menteri 2006 kemudian digunakan untuk justifikasi tambahan untuk melekatkan label “ilegal” pada gereja-gereja tersebut.

Tidak ada  media yang mengkritik kebijakan itu secara material atau subtantif. Pertama bahwa kebijakan tahun 2006 tidak berlaku surut pada rumah ibadah yang dibangun sebelumnya. Terlebih pada esensi bahwa kebijakan-kebijakan ini melanggar UUD 1945.

Sejak tahun 2011 ketika saya mengamati pemberitaan Cikeusik, tidak ada perubahan berarti pada cara bermedia dalam isu agama di Indonesia.

Jakarta, 13 oktober 2015

 

Yang Berani dari Kersamaju

Rumah kayu panggung, jendela dengan pemandangan sawah dan gunung. Saya rasa itu yang disebut dengan rumah.

 

Akhir pekan lalu saya berkunjung ke Tasikmalaya, menengok sebuah komunitas yang tengah melakukan reclaim. Bukan tanah bukan sawah. Tapi masjid dan hak mereka untuk beribadah dengan tenang dan nyaman.

Ahmadiyah Kersamaju, Cigalontang terletak di perbatasan Garut dan Tasikmalaya, di tepian sungai Cikuray, nama yang sama dengan gunung yang jadi latar belakang.

Ahmadiyah di Kersamaju ini sejatinya bagian dari komunitas yang lebih besar, ada 5000 Muslim Ahmadi di desa Tenjowaringin, Salawu. Namun berbeda desa dan kecamatan, sehingga menyebabkan punya nasib sedikit berbeda.

Menurut pengakuan warga Ahmadiyah, mereka sudah membangun tempat ibadah berupa rumah panggung sejak 1980’an. Orang sana bilang rumah semi permanen, karena statusnya semi maka tahun lalu mereka berencana upgrade ke bangunan yang lebih permanen: bata dan semen. Di poin ini saya enggak setuju, dengan iklim dingin dan vegetasi yang rapat rumah kayu dan panggung itu udah paling pas, dan permanen buat tinggal!

Oke soal bentuk kita tinggal sebentar, karena itu impian saya pribadi punya rumah kayu menghadap gunung dengan gemercik sungai.

Mei tanggal 31, Satuan Polisi PP dan Polisibeneran, mendatangi masjid lalu menutupnya. Pasalnya renovasi dan metamorfosis semi menjadi permanan ini tidak disukai beberapa warga desa yang lain. Gesek-gesek dari orang-orang ini bikin kepala desa ogah memberikan restu untuk upaya mengurus IMB dari masjid yang dipermanenkan.

Jalan menujut Kersamaju, dengan background sungai yang dahsyatullah.

 

Di kampung mana ada bangunan yang pakai IMB? apalagi masjid. Tetapi sebagai warga negara yang taat dan sadar posisi, warga Ahmadiyah memang selalu berusaha memastikan bahwa masjid berdiri di tanah yang tidak sengketa dan ada IMB.

Nah sekali lagi, andai Kersamaju bergeser 1km masuk ke desa Tenjowaringin mungkin akan lain cerita. Ini kampung orang, meski negara kita.

Paska penutupan masjid itu saya bersama teman-teman SobatKBB sempat melakukan kunjungan satu hari Jakarta – Ciamis – Tasikmalaya.

Waktu itu, terus terang saya agak ragu dengan warga Ahmadi Kersamaju, gimana mau merebut haknya kalau antar mereka saja gak kompak dalam menjelaskan duduk masalah dan kelanjutannya. Nampaknya perlu proses yang lebih panjang buat mereka melakukan konsolidasi dan kalkulasi internal.

Seekor kucing, sebut saja mawar, melewati masjid Ahmadiyah Kersamaju tanpa merasa takut dan berdosa

 

Gebrakan Senin

Kata Einstein, waktu itu relatif tergantung pengamat. Dalam kasus saya tergantung pengamat dan pelaku. Karena senin lalu, 29 Juni Ahmadiyah Kersamaju memutuskan membuka mandiri masjid, paska ultimatum agar Bakorpakem membuka masjid tak kunjung hasil.

Kenapa ultimatum pada Bakorpakem? Satpol PP dan Polisi juga aparat negara yang ditanya selalu menunjuk Bakorpakem sebagai pemberi perintah penutupan ini.

Saya sendiri enggak percaya, mana ada Bakorpkem bisa perintah Satpol PP dan Polisi. Cuma Bupati yang bisa, dan selama bupati gak muncul berarti ia sedang melakukan aksi cuci tangan, entah dengan sabun colek atau arang.

Pembukaan mandiri lalu hanya berhasil membebaskan masjid selama dua jam untuk sholat dzuhur lalu ditutup kembali dengan lebih represif dan galak. Bahkan satu rekan jurnalis yang tengah mendokumentasikan diciduk dan dibawa ke Polres Tasikmalaya selama tiga jam.

Kegagalan pembebesan masjid dan aksi represif pada jurnalis dan dokumentator ini membuat warga Ahmadiyah Kersamaju merasa perlu punya kemapuan dokumentasi mandiri. Mereka sadar pada akhirnya mereka harus mandiri.

Belajar Dokumentasi

Tim dokumentasi yang hendak belajar ini terdiri dari belasan perempuan dan 2 lelaki. Umurnya bervariasi dari tampang SMU hingga ibu-ibu 40 tahunan. Dan mereka sangat kompak, kompak diam. Sebagai pembicara yang terbiasa provokatif saya agak grogi menghadapi massa seperti ini. Massa diam yang tidak merespon setiap saya beri waktu untuk bertanya merespon. Entah mereka enggak paham atau lebih mungkin saya enggak bisa menjelaskan hal yang jelas dengan mudah dan jelas.

Jadilah 4 pembicara berbicara dengan singkat dan masuk ke acara berikut: simulasi dan praktek. Ini harapan terakhir, untuk memancing bakat mereka keluar. Belasan orang ini dibagi ke beberapa empat kelompok: video, foto, tulisan dan sosial media. Masing-masing kelompok lalu diberi tugas kecil dan berlatih bersama satu fasilitator.

Firmansyah, dokumenter berbasis di Ciamis menjelaskan prinsip pengambilan gambar dalam kelas simulasi

Enggak banyak hasil yang didapat dari simulasi, namun ada beberapa peserta yang berbakat mengambil gambar dengan tenang dan tidak ambil gambar pantat! ini yang penting sebagai permulaan.

Giliran ditutup mulai lah saya yang terkejut kejut.

Kejutan pertama, ketika saya mendengarkan rekaman peristiwa senin lalu. Video ini diputar untuk melihat bagaimana sih mereka mengambil video dan berhadapan dengan aparatur negara.

Polisi: Jadi bapak ibu siapa yang menyuruh melepas segel, ini melepas segel melanggar aturan. Tidak diperbolehkan, nanti ada konsekuensi

Warga (perempuan): Kalau segel kan seharunya ada surat perintahnya, ada berita acaranya kok ini gak ada.

P: Nanti, nanti difasilitasi yang penting sekarang ini segel kita kembalikan dulu.

W: Kenapa harus nanti, saya mau lihat sekarang

P: Ya itu kan urusan pemda, nanti kami akan fasilitasi kepada pemerintah daerah

W: Ya ini kan udah 3 bulan

P: Iya nanti dikirim, nanti akan dikirim.

Wah berani bener nih si ibu!

Doni. aktivis internet menayangkan timeline twitter yang mengupdate penutupan ulang masjid Kersamaju secara live

 

Kejutan kedua datang ketika apa yang harus dilakukan setelah training. Saya usul ada tugas-tugas kecil yang bisa dilakukan untuk mengasah skill dilanjutkan pertemuan evaluasi sekira 2 minggu sekali. Mereka tertarik. “Kalau ada gerak jalan boleh gak kita dokumentasikan buat latihan?” “Boleh”.

Nah giliran kapan bertemu lagi ada ketidaksepakatan. Seluruh fasilitator berasal dari luar wilayah Kersamaju. Saya sendiri dari Jakarta.

Fasilitator: nanti bisa konsulitasi via email, atau whatsapp

Saya: Atau bisa juga pertemuan, sebaiknya teman-teman yang tentukan pertemuan lalu undang salah satu orang yang dianggap tepat. Kalau teman-teman yang undang akan lebih enak

Peserta: Iya lebih enak kalau ketemu, berbeda rasanya. kalau begitu saya minta nomer-nomernya biar bisa dikontak.

Akhirnya saya minta secarik kertas menulis nama, nomor telpon dan menggulirka ke fasilitator yang lain.

Glek, ntar dua minggu lagi saya ditagih datang. Hahahahaha.

Paska training singkat saya berkunjung ke Kersamaju, duduk manis di rumah sebelah masjid dimana di halamannya berdiri tenda darurat. Obrolan pun berjanjut soal polisi, buka puasa dan masjid.

“Sebenarnya sholat di tenda gak masalah, saya asyik-asyik aja. Malah dingin-dingin gini gak ngantuk. Kalau di mesjid saya suka ngantuk” – sebuah ungkapan jujur yang mewakili saya 🙂

“Bukan soal masjid, kenapa saya diperlakukan enggak adil. Ini yang saya enggak terima. Saya tahu ini bukan soal IMB tapi karena kita Ahmadiyah”.

Ibu-ibu Kersamaju, mereka paham dan peduli akan hak-hak mereka

Saya pingin nangis terharu sekencang-kencangnya diajarin hak-hak sipil di Kersamaju.

 

 

22 Takfiri

Di satu sore saya ujug-ujug menerima pesan WhatsApp, Kominfo mengeluarkan edaran pada ISP untuk melakukan sensor terhadap 19 (kemudian menjadi 22) situs berhaluan Islam. Islam macam apa? Dua puluh dua situs ini bisa kita katakan tafsir Islam yang mengajarkan kekerasan atau setidaknya memaklumi kekerasan pada mereka yang berbeda pandangan. Yang berbeda ya sesat dan kafir, itu adalah platform bersama mereka.

Sudah lama saya gerah dengan situs-situs takfiri ini. La piye, mereka ini ada isu Ahmadiyah  bilang “aliran sesat menyesatkan”, gereja dituduh kristenisasi (sejarah Indonesia modern adalah Islamisasi), dan Syiah yang sudah ribuan tahun mereka bilang bukan Islam. Tiap hari komporin isu timur tengah. Beberapa situs bahkan khusus membahas sepak terjang perjuangan ISIS merebut wilayah Irak dan Suriah. Public Relation!

Menarik melihat pemberitaan serangan koalisi Arab terhadap pemberontak di Yaman. Mereka dengan jelas menggunakan kata Syiah Houtsi sebagai penyebutan kelompok pemberontak. Bisa disimpulkan situs-situs ini punya afiliasi ideologi yang kuat dengan ISIS, Arab Saudi dan Anti Syiah. Nah yang malu-malu mereka sebut adalah dukungan Amerika Serikat plus Israel dalam serangan koalisi Arab. Hanya kiblat.net yang memberitakan koalisi Arab Saudi – Israel – Amerika Serikat.

Saya pingin pites satu-satu situs ini. Bukan mencerahkan, malah bikin pembaca meluap-luap api kebencian. Tidak serta merta membaca akan menyebabkan tindakan kekerasan. Tapi jelas ada relasi mesra antara pelaku kekerasan dengan situs takfiri.

Tentu saya senang kalau situs ini lenyap. Jadi saya dukung edaran Kominfo tadi.

Tunggu dulu.

Masalahnya  Kominfo melakukan sensor sepihak, tanpa prosedur hukum jelas dan transparan. Hanya berbekal permintaan BNPT. Buat saya situs website layaknya buku dan koran adalah medium informasi warga. Disana ada hak-hak warga untuk memperoleh informasi yang benar dan berguna. Secara umum saya tidak setuju negara turut campur terlalu dalam atas apa yang – bisa dan tidak bisa –  dibaca, ditonton dan dinikmati oleh warga.

Mahkamah Konstitusi sudah mencabut kewenangan Kejaksaan Agung melakukan bredel atau penarikan buku. Kini mekanisme bredel masih bisa dilakukan, hanya saja harus melalui proses pengadilan.

Kasus-kasus sengketa media (TV, radio dan cetak) harus melalui mediasi atau uji etik Dewan Pers sebelum polisi menerapkan pasal pidana. Media online punya tabiat khusus, dengan adanya UU ITE sengketa media online bisa dipidanakan lewat pasal-pasal karet. Dan kekaretan UU ITE ini punya korban yang menumpuk.

Kembali lagi, saya tidak suka dengan dua puluh dua situs takfiri dan corong ISIS, dan saya percaya hidup lebih tenang tanpa mereka. Tetap, penutupan situs-situs harus memakai prosedur hukum yang jelas. Macam apa?

Pertama, situs-situs yang mengajarkan kekerasan secara langsung bisa dijerat dengan mekanisme “hate speech“, preseden ini pernah terjadi pada siaran radio yang menggerakkan konflik Rwanda. Dalam kasus terorisme ada banyak pasal bisa dimainkan oleh negara, dus bukan berarti mekanisme sidang bisa dilewati.

Kedua, situs yang memberikan fakta palsu bisa disentil lewat Dewan Pers, jika terbukti bersalah Dewan Pers bisa menjatuhkan peringatan hingga sangsi. Ini macam kasus siaran “Empat Mata” si Tukul Arwana. Situs kategori ini umumnya adalah metamorfosa tabloid-tabloid Islam era 2000’an.

Dua hal diatas harus melalui uji hukum yang jelas dan transparant. Pihak yang terancam sangsi harus memiliki kesempatan untuk membela diri dengan pantas.

Sementara situs-situs yang jualan ideologi harus dipandang sebagai musuh ideologis. Cara menghadapi ya dengan tulisan lagi. Biarkan masyarakat yang memilih ide-ide mana yang layak tumbuh berkembang di Indonesia.

Dan mengapa situs berbahaya diatas tidak bisa disensor begitu saja? Begini, manusia menurut ajaran Islam punya derajat lebih tinggi dari Malaikat. Bukan karena manusia lebih “baik” dari malaikat, tetapi karena manusia punya akal. Kemerdekaan manusia untuk memilik “baik” dan “buruk” inilah yang menjadikan ia istimewa. Memaksa manusia menjadi malaikat dengan serta-merta sejatinya merendahkan martabat manusia.

Selain itu sensor itu enggak efektif bung, ada banyak cara media ini akan kembali dengan cepat. Alih-alih membasmi peradaran media takfiri, negara bisa jadi malah memberi promosi gratis buat mereka.

 

 

Refleksi

Tahun ini, 10 tahun saya terlibat dalam gerakan pemulihan dan pemenuhan hak kebebasan beragama di Indonesia. Dimulai dari terusirnya saya dari markas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Juli 2005. Ada banyak pengalaman, dan beberapa hal penting dan praktis yang perlu dipikirkan jika anda ingin berjuang.

List ini tidak hanya berlaku bagi pejuang Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan tapi juga bagi mereka yang melawan impunitas dan totalitarian.

Kesadaran dan Percaya Diri

Tanpa kesadaran mustahil kita bersedia bekerja keras bertahun-tahun menghadapi derita sambil tersenyum. Tanpa percaya diri mustahil melakukan hal-hal yang dianggap orang lain sebagai tindakan bodoh.

Kesadaran paling penting kita sebagai manusia punya hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara lain. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan manusia untuk hidup layak dalam harga diri dan bermartabat.

Kesadaran tanpa percaya diri hanya menjadi pasifis, kepercayaan diri diperlukan untuk berani memperjuangkan hak-hak dan tujuan kita. Kepercayaan diri bahwa kita, dengan satu dua cara dan bersama-sama akan dapat memulihkan hak-hak kita yang hilang. Pasti.

Non Kekerasan

Tujuan kita mengembalikan hak-hak yang hilang, menempatkan seluruh manusia pada situasi yang bermartabat. Kekerasan berlawanan dengan tujuan-tujuan itu. Kekerasan pasti menghilangkan hak-hak orang lain, harta, masa depan dan mungkin nyawa.

Akan ada situasi dimana kekerasan sangat menggoda untuk dilakukan. Situasi ini begitu membuai hasrat-hasrat mencapai tujuan. “ayo hanya sedikit pukulan kecil, dan semua masalah selesai. Tidak ada yang tahu”. Kekerasan satu akan membawa pada kekerasan yang lain.

Menolak melakukan kekerasan bukan berarti lemah dan tidak membela diri. Beware.

Bersolidaritas

Kebenaran yang hanya diamini oleh diri sendiri adalah omong kosong. Kita harus bergerak mendekat pada orang-orang memiliki tujuan sama, sebaiknya mereka yang memilih cara dan nilai yang sama. Dengan bersolidaritas, kita menjadi kuat dan tajam.

Solidaritas bukan berkelompok, tidak sekedar. Bersolidaritas artinya kita menjadi sebuah gerakan yang selaras, bersama dan saling mendukung.

Mustahil bersolidaritas jika hanya memperjuangkan kepentingan kelompok sendiri. Solidaritas harus mencari nilai yang sama selain kepentingan yang sama.

Jangan Percaya “Pemerintah”

Ini adalah prinsip yang dipegang malu-malu oleh banyak orang. Tapi saya akan menegaskan disini jangan pernah percaya pada pemerintah. Merekalah selama ini duduk pada kekuasaan, melihat dengan teropong intelejen dan mengirim cambuk-cambuk lewat aparat.

Kita, secara taktis dapat (dan harus) bekerja sama dengan pemerintah. Kita harus menjalin hubungan yang baik, menyadarkan aparat-aparat negara untuk patuh pada konstitusi. Bekerja sama menyelesaikan problem sosial dan kepentingan warga negara.

Namun di akhir ketahuilah, pemerintah yang dengan sengaja menghilangkan hak-hak warganya tidak akan dengan begitu saja memulihkan hak-hak tersebut kecuali: terdesak secara politik atau digantikan.

Gunakan Media

Untuk memperbesar secara cepat sumber daya yang kecil, gunakan media massa dengan cermat. Dekati para wartawan dan pemegang kebijakan media massa. Berdialog dan berkawanlah.

Kita harus memastikan bahwa para wartawan dan redaktur memiliki pengetahuan yang cukup. Mereka juga harus melihat melalui sudut pandang korban. Hanya dengan cara-cara seperti itu media massa akan dapat mendukung perjuangan pemulihan hak.

Jika tidak, media massa justru akan jadi corong-corong kekuasaan dan menebarkan kebencian. Pemerintah memiliki posisi tawar tinggi pada media, sementara kelompok-kelompok besar menggunakan ekonomi korporasi untuk menguasi perusahaan-perusahaan media massa.

Belajar dan Praktekkan

Belajarlah beberapa “live skill” yang bermanfaat baik untuk pribadi maupun komunitas anda. Pelajaran “Keamanan Personal dan Komunitas” bisa membantu kita menganalisa ancaman, bergerak menghilangkan ancaman dan melakukan perbaikan.

Gunakan tools teknologi yang populer seperti handphone, internet dan social media. Pelajari bagaimana merekam, menyunting dan distribusi foto/suara/video dengan peralatan yang tersedia. Anda akan hidup lebih tenang jika mengontrol bukti.

Ada banyak skill yang dapat dipelajari, berkonsultasilah pada kawan-kawan pembela hak asasi manusia, jurnalis, artis, akademisi di sekitar anda. Kita sering lupa dengan sumber daya disekitar kita.

90% Politik, Hukum adalah sisanya

Sebagian besar masalah pemulihan hak adalah situasi dan posisi politik. Kita kalah berunding bukan karena salah, kita kalah berunding karena lemah. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan perbaikan teks teks undang-undang atau melawan di pengadilan, meski itu perlu dilakukan.

Jadi ingatlah ketika kita berjuang memperbaiki hukum-hukum yang ada, ada 10 kali lipat pekerjaan politik yang harus dilakukan secara bersamaan.

Pada akhirnya jadilah warga negara yang baik, patuhi semua aturan, membangkahlah pada hukum yang salah.

 

 

 

 

 

 

Reclaim Masjidmu, rebut gerejamu

Ada perkembangan baru pada kelompok agama yang tertindas di Indonesia, yaitu semangat untuk mengambil kembali hak-hak mereka untuk beribadah. Dalam satu tahun ke belakang proses ini dilakukan di 3 lokasi: Ahmadiyah Ciamis, Pantekosta di Gunung Kidul dan Ahmadiyah di Depok.

Ketika komunitas tersebut melakukan upaya agar rumah ibadah yang ditutup dapat digunakan kembali, tentu ini bukan berita baru, lalu apa yang baru?

Pertama adalah kelompok korban tidak lagi mengharapkan pemulihan hak oleh negara. Paradigma bahwa negara harus kuat, penegakan hukum yang tegas akan menghasilkan situasi yang baik bagi kelompok agama kecil, tak lagi mempan. Bertahun-tahun kita berjuang agar Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Polisi diperkuat. Kebijakan dirubah agar mereka punya ruang gerak, mentalitas pejabat/aparat/komunisoner diperbaiki. Kalau perlu mereka diberi bantuan finansial agar berdaya. Nyatanya ketiga instutusi ini nampak tak bertaji.

Kedua adalah perubahan relasi antara korban dan pendamping. Para pendamping yang umumnya berasal dari LSM berbasis isu hukum atau HAM pada awalnya punya beban dalam inisiatif dan pengawalan proses. Korban lebih sering terseok-seok mengikuti proses dan logika yang berjalan. Dalam teori reclaim ini, korbanlah yang memiliki inisiatif dan mengkoordinir proses pendampingan yang dilakukan oleh kawan-kawan pembela HAM.

Ketika adalah strategi komunikasi. Proses reclaim bersifat lebih terbuka dalam proses terhadap masyarakat sekitar dan aparat pemerintah daerah, namun tidak ekstensif menggunakan media masa. Dalam proses pembukaan Masjid Ahmadiyah di Ciamis misalnya, paska pembukaan maka jemaah Ahmadiyah langsung melakukan laporan ke Polisi untuk memberitahu proses pembukaan tutup dan meminta jaminan keamanan. Proses ini berbeda dengan strategi beberapa masjid yang menggunakan secara diam-diam melalui pintu belakang.

Namun dalam proses ini justru tidak secara ekstensif memanfaatkan media massa. Dalam relcaim di Ciamis hanya bebeapa media terlibat, sementara di Gunung Kidul hampir tidak ada media yang menulis penggunaan gereja untuk ibadah Natal oleh jemaah Pantekosta.

Strategi komunikasi ini diambil agar para anggota komunitas memiliki waktu yang cukup untuk menggalag dukungan dari masyarakat sekitar, sehingga dapat dibuat layer penyangga yang kuat.

Melipat ganda

Bagaimanakah mempercepat proses reclaim hak ini dapat terjadi di lebih banyak wilayah? Saya rasa ada beberapa hal yang perlu dikerjakan bersama.

Pertama adalah membangun kesadaran yang jernih pada kelompok korban. Bahwa mereka adalah warga negara yang memiliki hak konsitusional yang sama dengan masyarakat lain. Bahwa tindakan negara dalam pembiaran atau penutupan rumah ibadah, tidaklah sah secara konstitusinal, meski kadang menggunakan peraturan/kebijakan yang legal. Pemahaman ini penting agar pemimpin, umat dan organisasi tidak gamang karena merasa melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan pembangkangan terhadap beberapa peraturan.

Kedua adalah kesadaran korban dan komunitas sebagai pusat dari gerakan. Mereka harus memiliki kesadaran bahwa dari semua pilihan yang tersedia, komunitaslah yang memiliki keputusan akhir serta menerima manfaat dan resikonya. Pihak-pihak lain: pembela ham, jurnalis, aparat negara, peraturan haruslah dipandang sebagai tools yang dapat dipilih untuk digunakan.

Saya menggambarkan para mitra itu: pembela ham, media massa, lembaga negara semacam supermarket dimana komunitas bisa berbelanja kebutuhan advokasi. Dengan waktu dan uang yang terbatas komunitas harus dengan cermat memilih tool apa yang akan diambil dan digunakan. Kadan kala barang yang diinginkan tidak tersedia, namun kita harus dengan cerdas memilih subtitusi dengan satu atau lebih tools yang lain. Ketika dihadapkan pada pilihan barang para korban seringkali berubah menjadi: shopaholic.

Ketiga tentu membangun jaringan mitra-mitra di berbagai daerah yang bersedia melakukan pendampingan terhadap proses, dengan rendah hati. Kerendahan hati amat penting agar tidak terjadi kepentingan korban justru dikalahkan oleh kepentingan pribadi atau organisasi dari pendamping, yang seringkali sama baiknya.

Jakarta, 16 Januari 2015

 

Day 6: Ahmadiyah Depok

Hidung masih terasa penuh, sakit yang menusuk disisi kiri. Tenggorokan terasa mencengkram semua aliran yang hendak masuk. Untung sakit kepala sudah hilang paska tidur sore. Badan terasa sedikit gerah setelah mandi air hangat. Pukul 19 lebih, saya mengambil jaket.

Fatimah Zahrah, adik saya yang entah keberapa, sudah siap dengan dandandan vintage. Kali ini baju terusan warna cream dengan corak merah, dan tas punggung warna hijau bercampur biru. Juga vintage. Saya tidak terlalu tahu apakah vintage itu sekedar soal warna pucat menyala atau juga barang-barang dari masa lalu. Malam ini dandan Fatimah adalah keduanya. Ia punya keahlian tersendiri mengendus barang-barang lama jadi senjata fashion.

Saya hendak mengunjungi Ahmadiyah Depok di Sawangan. Lokasinya tak terlalu jauh sedikit ke selatan sekira 8 kilometer lalu ke timur dengan jarak yang hampir sama. Namun ini Depok, sebuah kota satelit yang benar-benar satelit, perlu mental astronot untuk ulang alik Jakarta – Depok.

Depok dipimpin Walikota Nurmahmudi. Nurmahmudi adalah walikota terkenal, ia punya trik jitu keluar dari kebiasan para walikota lain. Alih-alih ucapan macam “Selamat datang di Depok” atau “Depok siap menyambut investasi dan pariwisata” plus gambar walkot dan wakilnya, ah itu sudah kuno. Walikota ini pasang pesan yang keluar mainstream: “Makanlah dengan tangan kanan”. Sebuah ucapan yang bisa dipahami anak TK hingga para manula. Sungguh cerdas!

Malam minggu ke Depok tentu bukan dampaan buat pria metro seksual seperti saya. Lebih baik menonton film di rumah dengan keluarga, atau merencanakan proyek-proyek lanjutan di facebook. Tapi Depok kali ini menggoda.

Empat tahun lalu, Nurmahmudi dengan tangan kanannya (ini hasil deduksi saya!) meresmikan peraturan walikota untuk membatasi Ahmadiyah. Ini artinya Satpol PP lalu berbondong-bondong datang dan menutup masjid. Seperti biasa dengan tambahan kayu dan beberapa carik kertas.

Awal januari ini Ahmadiyah Depok melawan, mereka buka segel dan memakai lagi masjid secara terbuka. Beberapa hari kemudian Satpol PP datang dan pasang ulang palang kayu, peringatan dan ancaman. Palang itu dibongkar lagi.

Situasi ini nampak biasa bagi rumah ibadah di Indonesia. Satpol PP, segel, palang kayu. Bedanya teman-teman Ahmadiyah melakukannya secara terbuka. Mereka bongkar segel, palang kayu lalu lapor polisi.


Masjid Ahmadiyah di Depok ini tampak kucel, bentuk kotak dengan dinding keramik hijau. Sebuah lapangan badminton dibangun antara masjid dan rumah mubaligh. Tembok setinggi 3 meter baru berdiri di sisi selatan, sementara sisi utara berbatasan dengan lapangan hijau. Terus terang untuk masjid di sekitar ibu kota, masjid ini tampak kucel dan enggak ada seni sama sekali. Ia nampak dibangun seadanya agar ada.

Namun ia juga punya fasilitas olaharaga paling oke. Ketika saya berkunjung beberapa pemuda berkeringat di atas lapangan badminton. Di utara beberapa remaja tanggung asyik main pingpong.

bersambung ah…..

 

OUTBOND

Surabaya makin panas, kota paling njancuk se Indonesia ini menarik saya untuk melihat gerakan arek-arek suroboyoan dalam upaya saling berkenal dengan mereka yang lain. Kali ini Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (“SobatKBB” ae lah enak) menggelar OUTBOND buat para pemuda.

Digelar disebuah lapangan golf di daerah Tretes, satu jam dari kota Surabaya Outbond ini berhasil menarik minat pemuda dari Ahmadiyah, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Jawa Wetan dan Penghayat (Sapto Darmo). Meski judulnya buat anak muda tetapi yang tua juga hadir. Ada Pendeta Simon Filantropa dari GKI yang meski harus duduk di kursi tetap semangat hingga sinar matahari makin panas.

Yang paling menarik dari acara ini adalah kemandirian teman-teman dalam mewujudkan acara ini. Dengan metode “bantingan” terkumpulah uang 2,7 juta dari peserta dan donatur. Instruktur Outbond, transportasi dan sebagian konsumsi datang dari para peserta dan panitia sendiri. Karena belum masa panas pilpres maka tidak ada serangan fajar yang mampir ke kas bendahara.

Pola kemandirian seperti ini yang baiknya ditiru dalam membangun jaringan-jaringan komunitas (korban) lintas iman diberbagai daerah. Keterlibatan orang-orang yang merasa berkepentingan dan keberlangsungan gerakan jadi kunci untuk membangun perubahan.

Mari penuhi hak-hak warga negara yang merdeka untuk beragama dan beribadah. Tapi joget dulu……