Pengkhidmatan Konstitusional

Pemuda Jamaah Muslim Ahmadiyah mendapat julukan khaddim, yang berarti pelayan. Nilai kesalehan tertinggi secara zahir terletak pada keseriusan dan dedikasi dia dalam melayani tujuan-tujuan mulia yang ia emban.

Namun apakah tujuan-tujuan dari pelayanan tersebut?

Sejak memasuki usia 15 tahun seorang khaddim akan merapal janji khuddam di setiap acara dan rapat pemuda Ahmadiyah. Janji khuddam adalah mantra dan nilai yang akan menjaga aktivitasnya.

Ia berbunyi: … mengorbankan jiwa raga, harta, waktu dan kehormatanku untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Kata agama dan nusa bangsa diletakkan sejajar dalam tujuan atau target pengorbanan. Mereka adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Pelayanan seorang pemuda Ahmadiyah harus berujung pada penegakan nilai-nilai islam yang damai dan penjagaan terhadap negara yang adil dan beradab.

Masalahnya kemanakah nilai pelayanan terhadap negara saat ini? Seberapa banyak porsi dari harta, waktu dan kehormatan seorang pemuda Ahmadiyah terhadap negara mereka? Seberapa banyak khutbah, siar dan publikasi yang menarget kaum muda berbicara soal ini?

Kita bisa melihat bahwa sebagian besar materi ceramah-ceramah terhadap pemuda Ahmadiyah berpusat pada: pengorbanan harta (untuk organisasi), peneguhan teologi hingga aturan organisasi dan pelayanan sosial.

Sejauh ini cara kita menafsir soal negara adalah: lakukan kerja-kerja sosial seperti donor darah, tanggap bencana dan kepedulian terhadap kaum miskin. Karitas.

Seorang pemuda Ahmadiyah yang berangkat ke medan bencana alam akan disebut: berkhidmat. Sedang ketika ia datang ke dialog-dialog kebangsaan: rabtah. “Sekedar” kehumasan.

Itu kenapa para pemuda Ahmadiyah akan berbondong-bondong untuk hadir dalam acara Clean The City, acara bersih-bersih di pagi tahun baru. Ia sebuah aktivitas yang cerdas. Menggabungkan kerja sosial, kampanye publik dan menegaskan di mana posisi kita dalam perayaan tahun baru.

Namun jangan harap menemukan ghiroh yang sama untuk menghadiri persidangan-persidangan kriminalisasi karena agama/kepercayaan. Tidak usah berpikir ketika korbannya “orang lain” bahkan mencari relawan apalagi pengunjung untuk sidang Deden Sudjana, Ahmad Yamin atau Hasan Suwandi pun setengah mati.

Bisa jadi karena kita takut, atau tidak menganggap sidang-sidang itu sesuatu yang penting. kedua alasan itu sama-sama kesalahan besar.

Janji khuddam dengan jelas berbicara tidak hanya harta dan waktu tapi juga kehormatan! Ketakutan-ketakutan untuk hadir persidangan adalah noda bagi janji yang kita rapal.

Atau mungkin bukan soal takut tapi sidang-sidang kriminalisasi ini tidak strategis? Ini sesat berpikir. Persidangan kriminalisasi adalah bentuk penghancuran pilar-pilar konstitusi Indonesia. Pengkerdilan ini bukan hanya berarti kita membunuh solidaritas atau janji persaudaraan tapi juga mengabaikan negara dalam janji kita.

Ini adalah sebuah budaya berorganisasi yang sudah berlangsung lama. Gejala-gejala yang serupa akan dapat ditemui nyaris di seluruh tempat di Indonesia. Ia tidak bisa lagi dipandang sebagai sebuah kelemahan individu semata tetapi sikap degil berjamaah terhadap tuntutan pengkhidmatan yang kita emban.

Apakah benar bahwa isu-isu kebangsaan, pemulihan hak-hak konstitusional dan pembelaan pada korban adalah sebuah prioritas? Saya mengajukan dua metode praktis untuk menguji itu.

Pertama. Apakah anda berpikir bahwa sahabat-sahabat awal seperti Bilal r.a. masuk islam karena melihat ketekunan Rasulullah sholat atau berpuasa? Apakah mereka tertarik karena Muhammad mengaku-aku berbicara dengan Tuhan?

Mereka hadir dan menjadi pengikut karena pembelaan sosial Muhammad SAW terhadap budak, perempuan dan anak-anak. Tiga kelompok paling rentan yang nyaris tanpa hak dalam rezim penguasa jahiliyah.

Muhammad SAW berbicara dan bersikap soal mereka. Ia tidak hanya mendoakan kaum tertindas, tapi memberi sedekah, memerdekakan budak, mendampingi tagihan piutang si miskin pada tokoh mekkah.

Bahkan tanpa kritik verbal, itu adalah ancaman bagi stabilitas penguasa mekkah. Karenanya dia dikucilkan, diburu hingga hijrah ke Madinah. Sial bagi kaum Mekkah ia malah berkoalisi dengan kelompok lemah lain: yahudi dan kristen. Konsolidasi kaum-kaum lemah di Madinah ini yang saya rasa lebih memicu birahi perang kaum Mekkah.

Pertanyaan kedua, apakah Ahmadiyah diterima dan disegani hingga masa Orde Lama karena kaum Muslim lain menerima hujjah kita? Dari kehadiran lewat Aceh dan Jogja hingga era Masyumi menunjukkan sikap resisten berbagai kelompok Muslim lain pada Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak pernah diterima sebagai Islam arus utama.

Yang membuat Ahmadiyah dihormati dan disegani adalah dua hal: pemikiran Islam modern yang dibawa lewat tafsir Al-Quran yang kontekstual dan berbahasa lokal hingga buku-buku yang memancing diskusi baru dalam pemikiran Islam Indonesia. Soekarno dengan jelas menghargai jasa “jihad pena” para Ahmadi.

Namun kedua, dan saya rasa lebih berdampak adalah gerakan pembelaan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Lewat siaran radio dan jaringan misionaris di berbagai negara, para Ahmadi dengan sistematis mendorong negara-negara ketika mereka bertugas atau tinggal untuk mengakui kemerdekaan RI. Peran ini, yang mustahil dilakukan oleh organisasi Islam lain yang menjadi nilai khusus Ahmadiyah di Indonesia.

Berhentinya orde lama di tahun 1966 hingga sekarang memang periode cukup lama dimana kemampuan sosial kita sejara berjamaah dikerdilkan, atau jangan-jangan kita mengkerdilkan diri. Wajar jika paradigma dan kerja-kerja di atas akan diabaikan, dipinggirkan atau bahkan ditentang sebagai kegiatan yang menghamburkan sumber daya organisasi.

Namun saya yakin bahwa paradigma dan kerja-kerja itu yang saya sebut “pengkhidmatan konstitusional” adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan yang harus kita ambil segera.

Revolusi paradigma ke arah “pengkhidmatan konstitusional” akan mendapat tantangan dari dua sisi. Di luar isu-isu pembelaan konstitusional terutama pemulihan hak warga tidaklah populer, paling banter masyakarat kita sedang dalam eforia parade keberagaman.

Karena itulah sesungguhnya ia adalah pengkhidmatan yang paling penting. Karena mengambil jalan itu akan benar-benar menguji harta, waktu dan kehormatanku!

Ditayangkan di RajaPena 14 Feb 2017
ref: http://rajapena.org/pengkhidmatan-konstitusional/

 

Meliput 4 November

Demonstrasi 4 November 2016 adalah sebuah fenomena, inilah saat demonstrasi paska 1998 yang mampu mengimbangi demo buruh jadebotabek. Untuk itu menarik melihat bagaimana media memberitakan “411” dan beberapa opini penting terkait.

1. Tulisan terbaik saya rasa pada Tirto.ID yang membuat reportase mendalam tanpa terburu-buru. Dalam industri media saat ini di Indonesia (baca: Jakarta) terlambat adalah sebuah privillage. Salah satu tulisan Tirto berusaha menelusuri siapa kah kelompok yang memulai kekerasan, dan dalam penelusurannya kelompok ini sudah mulai bersikap agitasi sejak sore hari, bukan hanya di malam hari. Silahkan baca seri lain untuk lebih lengkap.

2. Tulisan kedua dari Islam Bergerak yang menyanggah persepsi: bahwa gerakan islam politik gak relevan. Editorial ini menegaskan bahwa entitas Islam Politik adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Pengabaian hanya akan mendorong entitas ini dibajak oleh gerakan-gerakan lain yang tidak mengakar (radikal). Super!

3. Hampir senada namun dengan perspektif berbeda Yudi Latif melihat ini dari kacamatama politik yang lebih luas, bahwa gerakan “411” adalah akibat adanya ketegangan dan kecemasan rakyat melihat hak-hak mereka dikebiri oleh elit negara. Ahok yang china, kaya, over confident adalah personifikasi sempurna momok rakyat yang termarjinalkan ini. Tulisan asli Yudi Latif di Kompas bisa dibaca disini

4. Keluar dari narasi politik, tulisan Desideria di Qureta mengangkat soal manajemen keamanan buat Presiden sebagai salah satu alasan Jokowi ogah di Istana dan menemui demonstran. Sa jadi ingat demonstrasi saat sidang kabinet 1966 yang dikepung demonstran menyebabkan Presiden Soekarno kabur ke Istana Bogor. Lalu terjadilah Supersemar dan selanjutnya.

5. Apalah arti politik tanpa humor? nah bacalah surat terbuka dari Medan sebagai bentuk mengembalikan kewarasan kita.

6. Terakhir adalah opini singkat dari Buya Maarif di Indonesia Lawyer Club yang menjernihkan permasalahan. You rock Buya!

 

Why I Fight?

Menceritakan mengapa saya terlibat di SobatKBB berarti mengulang sejarah Indonesia.

Tahun 1945, orang tua kita, tepatnya beberapa kelompok republiken Jakarta yang ditantang oleh pemuda-pemuda radikal mendeklarasikan Indonesia secara sepihak untuk merdeka. Ini kemerdekaan yang prematur, konstitusi yang dipakai adalah sebuah draft yang belum selesai dan banyak diabaikan dalam praktik. Bukan berarti perdebatan dasar negara dan konstitusi tidak berkembang sebelumnya.

Politik Etis Kerajaan Belanda (yang gagal) diikuti politik demokrasi representatif melahirkan diskusi soal apa itu Negara Hindia Belanda, kemudian makin dimatangkan oleh pemerintahan kolonial Jepang yang tidak ingin Indonesia kembali ke Belanda setelah mereka (pasti) kalah perang.

Sidang-sidang persiapan kemerdekaan melahirkan Pancasila dan Piagam Jakarta, sebuah manifesto kemerdekaan dan bernegara. Piagam Jakarta kemudian pada detik-detik terakhir mengalami perubahan kecil signifikan yaitu penghilangan klausul mengenai [kewajiban] menjalankan syariat Islam bagi para Muslim Indonesia. Penghilangan ini adalah sebuah bentuk kompromi untuk mencegah kemungkinan Indonesia Timur, yang luas, kaya, miskin penduduk dan memiliki kantong non muslim cukup kuat enggan bergabung dengan gerakan Jakarta.

Para politisi Islam melepas Piagam Jakarta, dengan berat hati mengingat dalam ingatan mereka Islam adalah nafas perjuangan melawan Belanda, dan tidak ada gerakan agama lain (baca: Kristen) yang melawan Belanda segigih mereka. Demi Indonesia yang satu, 7 kata kramat itu hilang.

Sebagai kompensasi, kelompok Muslim mendapatkan sebuah Departemen khusus mengurus agama Islam. Ini adalah kelanjutan dari badan urusan agama Islam bentukan Jepang, lagi-lagi untuk pleasing umat dan politisi Islam. Mengingat bagi kolonis Jepang tulen, kaisar adalah agama dan loyalitas mereka!

Departemen Agama sejak awal murni mengurus urusan agama Islam seperti: Haji, pernikahan dan pegadilan agama (Islam). Departemen ini meluas menguasai urusan seperti pendidikan dari SD hingga Universitas dan menjadi badan bongsor anggaran. Hingga kini tidak satupun Menteri Agama pernah berasal dari non Muslim (bandingkan India, yang memiliki trauma lebih dalam dengan Islam pernah memiliki pemimpin Muslim)

Umat Islam Indonesia sejak awal melalui Departemen Agama mendapat privillage yang lebih tinggi dibandingkan warga lain. Secara de facto kekuatan Islam menjadi sebuah faksi politik cukup penting di jaman Soekarno hingga terbentuk 3 faksi ideal yaitu: Nasionalis, Agama (Islam) dan Komunis. Sebenarnya ada satu faksi politik lagi yang tidak tersebut: Angkatan Darat.

Menariknya di jaman akhir Soekarno, pemerintah membuat sebuah super body dibawah kejaksaan yaitu Bakorpakem yang fungsinya adalah mencatat, mengawasi dan memata-matai agama-agama lokal atau kepercayaan. Sikap negara ini kemudian mendorong warga yang pragmatis memilih masuk ke agama-agama “resmi” yang dilegalkan pada 1965: Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Peristiwa Gestok 1965, kudeta merayap dan naiknya Soeharto membuat stigma yang lebih kejam. Agama Lokal/ Kepercayaan => Syirik => Ateis => PKI => dapat dibunuh. Eksodus besar-besaran terjadi. Di Jawa Tengah kemudian terjadi desa-desa yang tetiba menjadi Muslim, Protestan atau Khatolik baru. Tiga agama resmi Timur Tengah ini menikmati panen pertumbuhan umat. Dilain pihak Konghucu mengubah taktik masuk ke agama Buddha secara administratif.

Di jaman Soeharto terbentuk kelas masyarakat menurut agamanya. Paling rendah adalah Ateis (atau tertuduh Ateis/PKI), Kepercayaan (yang setengah Ateis) dan Konghucu (dilarang), Agama non resmi tidak dilarang (Yahudi, Bahai, Shinto), Kristen-Khatolik-Hindu-Buddha, lalu Islam di puncak kelas.

Selama tiga dekade politik kelas agama ini dipelihara oleh Soeharto. Jabatan-jabatan tertentu adalah mustahil atau sulit ditembus non Muslim seperti Presiden, Menteri Agama dan Panglima Militer. Meski kemudian ada masa dimana Soeharto dengan sengaja memilih militer Kristen untuk mengurangi kekuatan Islam. Dan di akhir justru membuat ICMI untuk meraih kembali simpati Islam Politik.

Situasi masyarakat berlapis-lapis ini yang kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk yang ideal, harmoni dan toleran! Sebagian besar orang akan mengingat masa Soeharto sebagai rezim yang relatif tidak bermasalah terhadap kelompok Agama.

Yang terjadi sesugguhnya adalah bahwa sejak awal Soeharto sudah menekuk kelompok yang dianggap ancaman terbesar. Kepercayaan (desentralisasi, tidak bisa dikontrol, penentang penghacuran SDA) digembosi dengan isu Syirik dan PKI, Konghucu sebagai agama dan budaya ditekan sebagai kontrol berlebih pada etnis China. Kelompok Islam bersenjata secara umum sudah ditumpas jaman Soekarno. Islam Politik dipaksa melebur pada satu partai yang juga dikontrol ketat.

Yang sesungguhnya terjadi adalah sebuah kontrol sosial berlapis melalui campuran agama, etnis dan politik. Kontrol ini dilakukan di awal, cendikiawan diasingkan, para (potensi) penentang sudah dibunuh masal. Hingga tersisa masyarakat Indonesia sebagai kelompok buta atau abai politik dan sosial. Mereka menikmati pertumbuhan ekonomi yang ditopang booming minyak dan utang luar negeri.

Kelompok yang tidak puas dengan situasi ini kemudian lebih memilih membangun jaringan bawah tanah, membangun kader-kader militan tak kasat mata. Ketika Soeharto mundur terpaksa dan prematur, kelompok-kelompok bawah tanah muncul ke permukaan dan berebut panggung. Mereka baik dari Islam Politik, Kiri, Pro Demokrasi, Liberal, New Age dan ism-ism lain sesungguhnya belum sempat saling mengenal dengan baik.

Perebutan panggung antar kelompok ini tidak dapat diantisipasi oleh negara. Pertama karena negara dalam masa transisi, kedua karena selama tiga dekade aparat negara tidak mengenal namanya dialog, debat dan tukar pikiran. Yang mereka ketahui hanya dua keadaan: Harmoni dan Chaos. Tidak ada ditengahnya.

Inilah yang terjadi paska 1998, sebuah kekacauan sosial dan budaya akibat dua atau tiga generasi yang tidak diajarkan berdialog, bertanya, dan mengolah kritik dan perbedaan dengan akal sehat.

Dari internal agama pun bermasalah. Kita diajarkan untuk merasa (lebih) suci dengan melihat orang lain lebih syirik dan tidak bertuhan. Agama lokal adalah kambing hitam kesucian kita untuk merasa dekat dengan Tuhan dan Surga. Ketika kontrol sosial Soeharto lenyap maka kambing hitam ini berganti-ganti: Kristen, Ahmadiyah, Lia Eden, Syiah dan akan terus menghantam kelompok kelas yang lebih bawah.

Islam (Sunni) adalah yang paling diuntungkan dari politik kelas agama, sementara Ateis dan agama lokal/ kepercayaan di posisi paling rendah. Sehingga berbicara mengenai toleransi dan perdamaian yang sejati sesungguhnya kita harus membongkar lapisan demi lapisan kelas. Tidak hanya cukup membangun komunikasi antara Muslim dan Kristen, namun tatanan masyarakat kelas agama ini harus dibongkar seutuhnya hingga dasar.

Untuk itu satu-satu jalan waras bagi kita adalah dengan kembali ke prinsip dasar cita-cita kemerdekaan dan konstitusi. Bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan umat manusia. Termasuk kemedekaan untuk beragama, percaya dan beribadah (atau tidak mau) adalah hak konstitusional setiap warga Indonesia.

Dan tanpa merestorasi kelas paling bawah yaitu hak-hak penganut agama lokal/kepercayaan (dan Ateis) untuk setara dan punya hak yang sama sebagai warga negara, kita sesungguhnya masih menikmati dan memupuk politik kelas agama serta segregasi yang dibangun Soekarno dan Soeharto.

 

Kebenaran yang Mutlak?

Ini gara-gara Gus Mus, kyai unik yang melek social media. Salah satu postingan dia, disebar oleh kawan saya di grup WhatsApp membahas soal kebenaran. Begini bunyinya:

“Kebenaran kita berkemungkinan salah, kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Hanya kebenaran Tuhan yang benar-benar benar”.

Sebuah pernyataan sederhana namun mendalam dan penting. Respon orang-orang terhadap pernyataan ini ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan.

Apakah kebenaran, dan bagaimana mengukur kebenaran? Kritik terhadap pernyataan itu dilontarkan oleh teman-teman yang “gila” Quran dan Hadist, dengan mendalih bahwa sebagai muslim kebenaran harus didasarkan pada Quran dan Hadist.

Benarkah? Apakah berpijak Quran dan Hadist cukup untuk mendapatkan kebenaran?

Saya kemudian berpikir mengenai relativitas kebenaran berdasarkan waktu. Baiklah, katakan kita menerima bahwa “kebenaran” yang diterima umat Islam adalah yang mendasar pada Quran dan Hadist (atau Sunnah).

Masalah pertama, jelas Al Quran dan Hadist tidak abadi. Ada jaman pra Al Quran dimana belum turun, atau belum turun secara lengkap. Bagaimanakah para penerima Islam di awal-awal bisa menerima Nabi Muhammad? Apa yang mereka baca? Apa referensi yang mereka gunakan?

Tentu yang mereka lihat adalah Nabi Muhamamd langsung atau melalui para sahabatnya (ingat Quran tercetak baru resmi ada di jaman Ustman dan Hadist 2 abad kemudian). Dengan tidak adanya teks-teks yang mereka pakai apa yang mereka gunakan untuk menerima Nabi Muhammad?

Pasti bukan kepatuhan, karena jika kepatuhan yang dijadikan dasar utama maka mereka akan tetap menganut agama nenek moyang mereka. Orang-orang Mekkah akan tetap menyembah berhala. Dan Abu Lahab atau mungkin Abu Sofyan yang lebih licin bisa jadi akan dikenal sebagai pemersatu Jazirah Arab saat ini.

Saya rasa satu-satunya tool yang tersedia untuk mengenal kebenaran pada saat itu adalah: AKAL. Khadijah menggunakan akal melihat track record suamiya itu. Bilal menggunakan akal bahwa Islam lah yang mungkin membebaskan dia dan sesama umat budak menuju pembebasan. Abu Bakar menggunakan akal bahwa yang dibawa Rasulullah jelas lebih bisa diterima ketimbang ajaran lama.

Sebagian umat yang masuk Islam mungkin berpikir lebih baik menerima Islam dan menjadi gelombang baru ketimbang terlibas jaman.

Jadi sangat aneh jika ada muslim yang saat ini berpikir “agama itu gak perlu pakai akal terlalu banyak, nanti sesat”. Saya rasa perkataan mereka jelas merupakan penghinaan terhadap para sahabat awal Rasulullah.

Kedua yang gagal dipahami adalah kebenaran terutama yang berkaitan dengan ETIKA berkembang dari jaman ke jaman. Apa yang dianggap wajar dahulu kala belum tentu bisa diterima pada saat ini.

Misal perbudakan. Meski Nabi Muhammad berusaha membebaskan budak sebanyak-banyaknya beliau tidak melarang perbudakan secara serta-merta. Akibatnya secara hukum perbudakan adalah legal. Kalau sekarang perbudakan tetap dilakukan saya yakin nanti akan ada budak syar’i. Tapi mana ada orang Islam yang waras di Indonesia berani mengatakan bahwa perbudakan adalah sebuah hal benar dan dapat diterima?

Jadi akan percuma mencari-cari rujukan soal perbudakan pada ulama-ulama syalaf. Karena perbudakan tidak bisa diterima dan dibenarkan pada saat ini. Titik.

Baik kita masuk hal yang lebih abu-abu. Semua orang bisa menerima bahwa pemerkosaan adalah kejahatan dan pantas dihukum berat. Saking beratnya banyak warga Indonesia setuju bahwa pemerkosa anak dihukum kebiri (kimia).

Pertanyaannya apakah pemerkosaan itu? Apakah musti memasukkan sesuatu ke dalam lubang disebut pemerkosaan? Apa batas dari tindakan sexist, pelecehan seksual dan pemerkosaan?

Pada jaman Nabi, batas anak-anak dan dewasa adalah menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi lelaki. Dan Nabi Muhammad sendiri menikahi Aisyah pada umur yang masih muda.

Berapa banyak orang saat ini rela menikahkan anak perempuannya setelah mengalami menstruasi? Masih ada perdebatan di ranah hukum berapa batas umur kedewasaan: 16, 18 atau bahkan 21 tahun. Namun pasti menikahkan anak diumur 15 tahun bisa membuat Polisi turun tangan.

Jadi apakah standar itu masih bisa dipakai pada saat ini? Bisa jadi jika dilakukan sekarang ini akan masuk kategori pemerkosaan. Dan logika ini juga yang digunakan haters Islam menggunakan etika masa kini untuk menilai kejadian dan kebenaran masa lalu.

Masih yakin gak perlu Akal buat mencerna kebenaran dan agama?

Maka akan tersesatlah hai orang-orang yang tidak mau menggunakan Akal! 🙂

 

Paradox Keadilan

Dalam tafsir tradisional islam, pernikahan antar agama diperbolehkan dengan kondisi khusus. Yaitu kaum pria muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab. Saya tidak akan memperpanjang siapakah yang disebut ahli kitab, saya lebih tertarik mengambil fokus lain.

Katakan saya berada dalam posisi penguasa yang mempunyai wewenang untuk mempengaruhi atau menjalankan peraturan, seperti Undang-Undang. Dan saya, katakan lagi, seorang muslim yang shaleh dan adil. Mari masuk ke dalam masalah.

Sebagai penguasa yang shaleh dan adil saya akan ijinkan dan menfasilitasi pria muslim yang menikah dengan perempuan non muslim (ahli kitab), dengan menfasilitasi pencatatan dan hak-hak perkawinan mereka. Bagaimana dengan perempuan muslim yang hendak menikah dengan pria ahli kitab?

Jika saya ijinkan, saya bisa dituduh sebagai orang yang tidak shaleh karena melanggar tafsir tradisional, namun jika saya tplak saya juga bisa dituduh tidak adil karena sebagai penguasa tidak boleh membuat peraturan yang membedakan warga negara karena latar belakang agama.

Manakah yang lebih penting sebagai muslim, keshalehan atau keadilan? Buat saya tema sentral Al Quran sesungguhnya berpusat pada dua hal: Perdamaian dan Keadilan. Dan tiada perdamaian tanpa keadilan.

Maka jika harus memilih dituduh tidak shaleh dengan tidak adil, saya memilih untuk tidak shaleh ketimbang harus bersikap tidak adil. Islam dengan jelas mengutuk ketidak-adilan bahwa jangan sekali-sekali kebencian pada suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil. Dalam ajaran lain bahkan kita harus berbicara jujur dan adil meskipun itu merugikan orang tua dan keluarga kita.

Islam mengajarkan dengan jelas penghormatan luar biasa pada orang tua, khususnya ibu, tetap menolak menjadikan alasan tersebut untuk berlaku tidak adil. Keadilan, dalam Islam adalah pondasi struktur sosial yang lebih kompleks. Meninggalkan keadilan sama artinya menghancurkan tata sosial masyarakat ke dasar-dasarnya.

Dengan logika diatas, menjadi lebih mudah sesungguhnya buat kita untuk bersikap pada isu dimana ajaran agama “dibenturkan” dengan perkembangan hak konsititusional. Apapun pandangan agama yang kita anut, setiap warga negara memiliki hak yang sama terlepas dari latar belakang agama, etnis dan gender mereka.

Dalam isu LGBT khususnya orientasi homoseksual, apapun tafsir agama yang kita anut, sebagai muslim saya dituntut untuk adil terhadap orang yang memilih berbeda tafsir dengan saya.

Artinya hak-hak kaum homoseksualitas harus dilindungi dan setara dengan saya yang hetero. Setara dan adil disini tidak berhenti pada sikap tidak mendiskriminasi aktif mereka, ini saya anggap keadilan usang dan semu. Kita harus memastikan dan melindungi mereka punya hak dan akses dan perlakuan yang sama sebagai warga negara.

Jakarta, 17 Feb 2016

 

 

Rekoleksi Memori

Peristiwa 65 memang sudah lama berlalu, sebagian besar aktor baik yang dianggap pelaku mungkin tidak lagi relevan dalam kancah politik nusantara. Maka menghadirkan kembali memori lama itu mengadung pertanyaan: untuk apa? Bukanlah masa lalu tak bisa dirubah dan mengais-ngais luka lama hanya membuka koreng menganga kembali.

Toh tafsir siapa yang mau dipakai? Militer, NU, Manikebu, Lekra, Pemuda Pancasila? Kalau bukan mau bilang tafsir orde baru yang tentu sudah malu-malu untuk dipakai sebagai sudut pandang. Dan apa manfaatnya? Buat kita, generasi muda yang punya tantangan menghadapi konvergensi media, pasar dan budaya?

Saya rasa yang paling mudah dilakukan adalah dengan kejujuran membuka akses terhadap memori tersebut, sembari mencoba melihat dari sudut-sudut yang berbeda. Pengalaman ini tentu personal, namun penting untuk dilakukan secara masal bukan untuk mengungkap apa yang benar-benar terjadi, tapi yang akan kita anggap benar dan salah.

Kita bukan tidak sadar peristiwa 1965 adalah sebuah masa luar biasa yang sadis dan kejam. Tidak ada warga Indonesia waras yang bersedia untuk mengulang peristiwa tersebut, baik mereka yang menang dan yang kalah. Mungkin ada, saya belum pernah menemuinya.

Namun selama puluhan tahun juga kita bersedia menipu diri sendiri, bukan atas apa yang terjadi tapi apa yang harus terjadi.

Yang saya tanyakan bukan apakah ada tidak gerakan dari PKI menculik dan membunuh jenderal-jenderal. Tapi apakah mereka benar-benar ancaman bagi negara? Apakah mereka gerakan partai atau sebagian elit.

Bukan sekedar apakah PKI musuh militer, tapi layakkah seorang musuh dibunuh dari belakang dan dikubur entah mati atau hidup dalam lubang yang digali sendiri.

Bukan soal apakah Soeharto pemenang dari gelanggang krisis 1965 tapi layakkah ia menyalahkan komunis dan orang-orang yang tertuduh demi kekuasaan yang ia nikmati hingga anak cucunya?

Seorang mahasiswa indonesia tengah belajar di Rusia ketika itu, ia kemudan bersama ribuan cendikiawan lain tak bisa pulang karena tak lagi diakui sebagai warga negara. Ia berkata kira-kira seperti ini

“Bukan apakah kita kalah atau tidak, jelas bahwa kita kalah. Tetapi mengapa bisa kalah, dan bagaimana kita belajar dari situ, lalu menerima dan hidup”.

Atau yang lain:

“Waktu itu garuda mati, maka kita hidupkan garuda versi kita sendiri. Ya kita kemana-mana berusaha menghidupkan garuda, dan berhasil”.

Pertanyaan-pertanyaan ini yang saya rasa hendak diangkat oleh seniman-seniman melalui foto, video dan pisau-pisau. Juga “prank” terhadap monumen lubang buaya.

Karena bukan jawaban yang menakutkan, tapi pertanyaan yang tidak berhenti.

*Rekoleksi Memori merupakan instalasi seni dan rangakain diskusi di TIM pada bulan Desember 2015.

 

 

 

 

Kehidupan

Apakah kesadaran. Sesuatu yang kita sadari bahwa kita tidak menyadari bagaimana dunia ini berjalan. Bagaimana tubuh ini bekerja. Dan kemudian saya berani berpikir bisa merubah bagaiamana tubuh saya merespon sesuatu.

Ada banyak perdebatan yang terjadi beberapa hari ini. Sesuatu yang detik demi detik merubah kesadaran saya memandang dunia dan nyawa manusia.

Kita mulai dengan Charlie, ya Charlie Hebdo. Lima belas nyawa, sekurangnya, meregang bagi ide yang mereka percaya. Para komikus percaya satire akan membawa pencerahan manusia, setidaknya manusia di Prancis.

Para wartawan, atau komikus percaya pena mereka akan merubah masyarakat memandang negara, pemimpin agama, gereja. Sesuatu yang sakral, ingin mereka lawan.

Satire adalah anarki, ia mencoba menggoyang apa saja yang berkuasa, mapan dan absolute. Dan anarki bukanlah penghancuran tatanan dan keteraturan, namun percaya manusia, dengan kesadaran yang tepat, tidak lagi membutuhkan otoritas, perintah dan hukuman untuk bergerak dengan tepat.

Ketika tiga juta warga Prancis, diboncengi kerumpunan selfie pemimpin dunia berparade, saya bayangkan para komikus di dunia sana sedang menggambar bumi dengan tertawa. Bahwa masyarakat tak butuh negara dan pemimpin agama untuk bergerak.

Dua pelaku penyerangan di kantor Charlie yakin serangan dan pembunuhan bukan dendam pribadi pada kantor sialan. Peluru-perluru itu luntah bagi ide yang mereka percaya. Sebuah keteraturan tunggal dan harmonis.

Bagi mereka sebuah tatanan yang benar adalah masyarakat yang satu. Masyarakat yang percaya pada satu agama, terpimpin oleh satu komando dan hidup dalam satu budaya. Bagia ide utopia setinggi itu, sebuah serangan yang berakhir jadi bunuh diri adalah harga yang wajar.

Orang-orang ini meregang nyawa untuk yang mereka percaya. Bukan kematian yang buruk saya pikir. Dalam hembusan terakhir nafas, mereka mengumam “saya tidak mati sia-sia”

Tapi adakah pembunuhan yang tidak sia-sia?

Empat pemuda di Paniai, Papua meninggal ditembak pasukan Indonesia. Dalam waktu hampir sama dua ratus orang diculik, dibunuh dan mati dalam ketakutan di Nigeria. Pelakunya sama, mereka-mereka yang punya kepercayaan absolut pada kebenaran. Namun mungkin kali ini korbannya tidak sempat berpikir “saya tidak mati sia-sia”.

Apakah yang membuat lima belas (atau dua belas) nyawa lebih bernilai dan sanggup menggerakan tiga juta orang, lalu empat atau dua ratus nyawa lain kurang berharga?

Hukuman Mati

Eksekusi hukuman mati baru dilangsungkan pada penjahat berat: pengedar narkoba. Kematian enam orang narapidana itu dianggap setimpal, bukan atas berapa nyawa yang mereka buat merenggang di IGD (dan di sofa) tapi karena nyawa enam orang itu akan selamatkan lebih banyak manusia dari over dosis.

Perdebatan hukuman mati lebih sering dilandaskan pada moralitas soal nyawa yang (masih) hidup. Satu sisi moral menyebutkan hukuman mati akan mencegah calon pelaku berbuat hal sama: menjual narkoba. Itu selamatkan banyak manusia dari kematian sia-sia.

Moralitas lain bicara negara bukan tuhan yang berhak mencabut nyawa hidup. Penghapusan hukuman mati akan berakibat ada enam nyawa yang “terselamatkan”.

Namun lima atau sepuluh tahun dari sekarang tidak akan ada orang yang menghitung. Berapa banyak nyawa yang benar-benar terselamatkan dari hukuman mati itu, atau berapa nyawa justru merenggang karenanya. Masyarakat yang sama tidak ambil pusing atas empat dan dua ratus nyawa lain di Paniai dan Nigeria.

Semua pembunuhan, oleh tentara, regu tembak hingga kombatan  bukan untuk mencegah kematian yang lain. Bukan pula untuk balas dendam. Pembunuhan itu terjadi untuk memuaskan hasrat kita pada kebenaran.

Demi dunia yang “lebih baik” itulah pembunuhan-pembuhan itu dilakukan dan dimaklumkan. Kematian tidak pernah berharga. Kehidupanlah yang berharga.

Kita harus sadar makam pahlawan dibangun megah bukan untuk menghormati mereka yang mati. Tapi membenarkan mereka yang hidup, menang dan berkuasa. Kematian “pahlawan” adalah pembenaran pada laku dan moralitas yang hidup.

Jakarta, 22 Jan 2015

 

Day 10: Politik

Ada dua hal yang menggelitik dalam satu minggu ini. Pertama soal ribut-ribut Charlie Hebdo yang terjadi nun jauh di Paris. Kedua adalah pemilihan Kapolri yang tersangkut kasus #ibuBudi. Keduanya buat saya menarik, ia menakar sejauh mana manusia tidak bisa ditakar.

Charlie Hebdo bukan media yang pertama kali menjadikan pemimpin agama sebagai bahan olok-olok, khususnya agama Islam. Peristiwa minggu lalu di Paris juga bukan aksi pertama kalinya kelompok teroris islamis melakukan pembunuhan pada wartawan. ISIS berulang-kali bahkan melakukan eksekusi dengan rencana drama yang diunggah di Youtube. Tapi penembakan Hebdo menghasilkan perdebatan yang intens dan reaksi yang agresif dari banyak pihak.

Mengapa pembunuhan eksekusi ISIS pada wartawan di youtube tidak menimbulkan protes rakasasa? Kenapa pula ratusan anak murid dibunuh di Pakistan dan Nigeria juga “mute”? Dari sisi kekejaman, jumlah korban jelas kedua kasus ini “lebih layak” untuk jadi Headline dari pada peristiwa Charlie Hebdo. Mengapa?

Satu minggu kemudian di Jakarta muncul kegaduhan yang berbeda. Presiden Jokowi, yang dipilih rakyat, tiba-tiba melakukan blunder dengan mengusulan Budi Gunawan jadi Kapolri. Pasalnya Budi telah ditinta merah oleh KPK jauh-jauh hari. Tempo, salah satu media waras di Indonesia juga pernah kulik dugaan korupsi.

Tiba-tiba KPK menetapkan Budi sebagai tersangka. Kali ini kaum politisi dan konco pengamat yang terbelah. Ada yang mendukung Budi tetap jadi Kapolri terutama para politis di DPR, baik pendukung maupun oposan pemerintah. Sementara suara NGO, media dan rakyat umumnya seragam: Kapolri enggak bisa dong dipilih kok malah pesakitan. Sontak ini bikin ribut dunia pemberitaan.

Kedua hal diatas nampak berbeda. Ada benang merah, manusia ribut ketika mereka diuji pada pilihan yang abu-abu. Dalam kasus penembakan murid di Pakistan dan Nigeria pandangan umum tentu mengutuk dan tidak dapat membernarkan peristiwa itu.

Dalam isu #Hebdo ada banyak orang yang ragu hendak mendukung Charlie Hebdo dan Kebebasan Berbicara atau memilih Islam dan Perdamaian. Seolah-olah ada tensi antara membela agama dan kebebasan pers. Debat menarik diikuti banyak kalangan, namun tetap tidak bisa menjawab dengan memuaskan dimanakah garis antara kebebasan pers dengan penghinaan? Apakah satire bagian dari hate speech? Mengapa Charlie Hebdo bisa leluasa lakukan satire pada Islam tetapi tidak pada Yahudi?

Begitu juga pada kasus ibuBudi. Mengapa Jokowi dengan gegabah pilih Kapolri yang punya catatan merah, mengapa enggak pilih Jenderal lain? Dan mengapa pula DPR yang umumnya enggak sepakat dalam semua keputusan tiba-tiba melulusan calon Kapolri bermasalah.

Kedua menusuk rasa keadilan kta, tapijuga sulit untuk dilihat hitam-putih. Dan begitulah dunia derita tiada akhhirnya.

 

Day 7: Second Blackout

I must admit writing everyday is not easy, specially when you got flu. But I am still loose. Had second failure in seven days is NOT okay!

Okay, I should start writing something I am capable for exercise before jump to more harder issues.