Pengkhidmatan Konstitusional

Pemuda Jamaah Muslim Ahmadiyah mendapat julukan khaddim, yang berarti pelayan. Nilai kesalehan tertinggi secara zahir terletak pada keseriusan dan dedikasi dia dalam melayani tujuan-tujuan mulia yang ia emban.

Namun apakah tujuan-tujuan dari pelayanan tersebut?

Sejak memasuki usia 15 tahun seorang khaddim akan merapal janji khuddam di setiap acara dan rapat pemuda Ahmadiyah. Janji khuddam adalah mantra dan nilai yang akan menjaga aktivitasnya.

Ia berbunyi: … mengorbankan jiwa raga, harta, waktu dan kehormatanku untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Kata agama dan nusa bangsa diletakkan sejajar dalam tujuan atau target pengorbanan. Mereka adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Pelayanan seorang pemuda Ahmadiyah harus berujung pada penegakan nilai-nilai islam yang damai dan penjagaan terhadap negara yang adil dan beradab.

Masalahnya kemanakah nilai pelayanan terhadap negara saat ini? Seberapa banyak porsi dari harta, waktu dan kehormatan seorang pemuda Ahmadiyah terhadap negara mereka? Seberapa banyak khutbah, siar dan publikasi yang menarget kaum muda berbicara soal ini?

Kita bisa melihat bahwa sebagian besar materi ceramah-ceramah terhadap pemuda Ahmadiyah berpusat pada: pengorbanan harta (untuk organisasi), peneguhan teologi hingga aturan organisasi dan pelayanan sosial.

Sejauh ini cara kita menafsir soal negara adalah: lakukan kerja-kerja sosial seperti donor darah, tanggap bencana dan kepedulian terhadap kaum miskin. Karitas.

Seorang pemuda Ahmadiyah yang berangkat ke medan bencana alam akan disebut: berkhidmat. Sedang ketika ia datang ke dialog-dialog kebangsaan: rabtah. “Sekedar” kehumasan.

Itu kenapa para pemuda Ahmadiyah akan berbondong-bondong untuk hadir dalam acara Clean The City, acara bersih-bersih di pagi tahun baru. Ia sebuah aktivitas yang cerdas. Menggabungkan kerja sosial, kampanye publik dan menegaskan di mana posisi kita dalam perayaan tahun baru.

Namun jangan harap menemukan ghiroh yang sama untuk menghadiri persidangan-persidangan kriminalisasi karena agama/kepercayaan. Tidak usah berpikir ketika korbannya “orang lain” bahkan mencari relawan apalagi pengunjung untuk sidang Deden Sudjana, Ahmad Yamin atau Hasan Suwandi pun setengah mati.

Bisa jadi karena kita takut, atau tidak menganggap sidang-sidang itu sesuatu yang penting. kedua alasan itu sama-sama kesalahan besar.

Janji khuddam dengan jelas berbicara tidak hanya harta dan waktu tapi juga kehormatan! Ketakutan-ketakutan untuk hadir persidangan adalah noda bagi janji yang kita rapal.

Atau mungkin bukan soal takut tapi sidang-sidang kriminalisasi ini tidak strategis? Ini sesat berpikir. Persidangan kriminalisasi adalah bentuk penghancuran pilar-pilar konstitusi Indonesia. Pengkerdilan ini bukan hanya berarti kita membunuh solidaritas atau janji persaudaraan tapi juga mengabaikan negara dalam janji kita.

Ini adalah sebuah budaya berorganisasi yang sudah berlangsung lama. Gejala-gejala yang serupa akan dapat ditemui nyaris di seluruh tempat di Indonesia. Ia tidak bisa lagi dipandang sebagai sebuah kelemahan individu semata tetapi sikap degil berjamaah terhadap tuntutan pengkhidmatan yang kita emban.

Apakah benar bahwa isu-isu kebangsaan, pemulihan hak-hak konstitusional dan pembelaan pada korban adalah sebuah prioritas? Saya mengajukan dua metode praktis untuk menguji itu.

Pertama. Apakah anda berpikir bahwa sahabat-sahabat awal seperti Bilal r.a. masuk islam karena melihat ketekunan Rasulullah sholat atau berpuasa? Apakah mereka tertarik karena Muhammad mengaku-aku berbicara dengan Tuhan?

Mereka hadir dan menjadi pengikut karena pembelaan sosial Muhammad SAW terhadap budak, perempuan dan anak-anak. Tiga kelompok paling rentan yang nyaris tanpa hak dalam rezim penguasa jahiliyah.

Muhammad SAW berbicara dan bersikap soal mereka. Ia tidak hanya mendoakan kaum tertindas, tapi memberi sedekah, memerdekakan budak, mendampingi tagihan piutang si miskin pada tokoh mekkah.

Bahkan tanpa kritik verbal, itu adalah ancaman bagi stabilitas penguasa mekkah. Karenanya dia dikucilkan, diburu hingga hijrah ke Madinah. Sial bagi kaum Mekkah ia malah berkoalisi dengan kelompok lemah lain: yahudi dan kristen. Konsolidasi kaum-kaum lemah di Madinah ini yang saya rasa lebih memicu birahi perang kaum Mekkah.

Pertanyaan kedua, apakah Ahmadiyah diterima dan disegani hingga masa Orde Lama karena kaum Muslim lain menerima hujjah kita? Dari kehadiran lewat Aceh dan Jogja hingga era Masyumi menunjukkan sikap resisten berbagai kelompok Muslim lain pada Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak pernah diterima sebagai Islam arus utama.

Yang membuat Ahmadiyah dihormati dan disegani adalah dua hal: pemikiran Islam modern yang dibawa lewat tafsir Al-Quran yang kontekstual dan berbahasa lokal hingga buku-buku yang memancing diskusi baru dalam pemikiran Islam Indonesia. Soekarno dengan jelas menghargai jasa “jihad pena” para Ahmadi.

Namun kedua, dan saya rasa lebih berdampak adalah gerakan pembelaan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Lewat siaran radio dan jaringan misionaris di berbagai negara, para Ahmadi dengan sistematis mendorong negara-negara ketika mereka bertugas atau tinggal untuk mengakui kemerdekaan RI. Peran ini, yang mustahil dilakukan oleh organisasi Islam lain yang menjadi nilai khusus Ahmadiyah di Indonesia.

Berhentinya orde lama di tahun 1966 hingga sekarang memang periode cukup lama dimana kemampuan sosial kita sejara berjamaah dikerdilkan, atau jangan-jangan kita mengkerdilkan diri. Wajar jika paradigma dan kerja-kerja di atas akan diabaikan, dipinggirkan atau bahkan ditentang sebagai kegiatan yang menghamburkan sumber daya organisasi.

Namun saya yakin bahwa paradigma dan kerja-kerja itu yang saya sebut “pengkhidmatan konstitusional” adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan yang harus kita ambil segera.

Revolusi paradigma ke arah “pengkhidmatan konstitusional” akan mendapat tantangan dari dua sisi. Di luar isu-isu pembelaan konstitusional terutama pemulihan hak warga tidaklah populer, paling banter masyakarat kita sedang dalam eforia parade keberagaman.

Karena itulah sesungguhnya ia adalah pengkhidmatan yang paling penting. Karena mengambil jalan itu akan benar-benar menguji harta, waktu dan kehormatanku!

Ditayangkan di RajaPena 14 Feb 2017
ref: http://rajapena.org/pengkhidmatan-konstitusional/

 

Meliput 4 November

Demonstrasi 4 November 2016 adalah sebuah fenomena, inilah saat demonstrasi paska 1998 yang mampu mengimbangi demo buruh jadebotabek. Untuk itu menarik melihat bagaimana media memberitakan “411” dan beberapa opini penting terkait.

1. Tulisan terbaik saya rasa pada Tirto.ID yang membuat reportase mendalam tanpa terburu-buru. Dalam industri media saat ini di Indonesia (baca: Jakarta) terlambat adalah sebuah privillage. Salah satu tulisan Tirto berusaha menelusuri siapa kah kelompok yang memulai kekerasan, dan dalam penelusurannya kelompok ini sudah mulai bersikap agitasi sejak sore hari, bukan hanya di malam hari. Silahkan baca seri lain untuk lebih lengkap.

2. Tulisan kedua dari Islam Bergerak yang menyanggah persepsi: bahwa gerakan islam politik gak relevan. Editorial ini menegaskan bahwa entitas Islam Politik adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Pengabaian hanya akan mendorong entitas ini dibajak oleh gerakan-gerakan lain yang tidak mengakar (radikal). Super!

3. Hampir senada namun dengan perspektif berbeda Yudi Latif melihat ini dari kacamatama politik yang lebih luas, bahwa gerakan “411” adalah akibat adanya ketegangan dan kecemasan rakyat melihat hak-hak mereka dikebiri oleh elit negara. Ahok yang china, kaya, over confident adalah personifikasi sempurna momok rakyat yang termarjinalkan ini. Tulisan asli Yudi Latif di Kompas bisa dibaca disini

4. Keluar dari narasi politik, tulisan Desideria di Qureta mengangkat soal manajemen keamanan buat Presiden sebagai salah satu alasan Jokowi ogah di Istana dan menemui demonstran. Sa jadi ingat demonstrasi saat sidang kabinet 1966 yang dikepung demonstran menyebabkan Presiden Soekarno kabur ke Istana Bogor. Lalu terjadilah Supersemar dan selanjutnya.

5. Apalah arti politik tanpa humor? nah bacalah surat terbuka dari Medan sebagai bentuk mengembalikan kewarasan kita.

6. Terakhir adalah opini singkat dari Buya Maarif di Indonesia Lawyer Club yang menjernihkan permasalahan. You rock Buya!

 

Why I Fight?

Menceritakan mengapa saya terlibat di SobatKBB berarti mengulang sejarah Indonesia.

Tahun 1945, orang tua kita, tepatnya beberapa kelompok republiken Jakarta yang ditantang oleh pemuda-pemuda radikal mendeklarasikan Indonesia secara sepihak untuk merdeka. Ini kemerdekaan yang prematur, konstitusi yang dipakai adalah sebuah draft yang belum selesai dan banyak diabaikan dalam praktik. Bukan berarti perdebatan dasar negara dan konstitusi tidak berkembang sebelumnya.

Politik Etis Kerajaan Belanda (yang gagal) diikuti politik demokrasi representatif melahirkan diskusi soal apa itu Negara Hindia Belanda, kemudian makin dimatangkan oleh pemerintahan kolonial Jepang yang tidak ingin Indonesia kembali ke Belanda setelah mereka (pasti) kalah perang.

Sidang-sidang persiapan kemerdekaan melahirkan Pancasila dan Piagam Jakarta, sebuah manifesto kemerdekaan dan bernegara. Piagam Jakarta kemudian pada detik-detik terakhir mengalami perubahan kecil signifikan yaitu penghilangan klausul mengenai [kewajiban] menjalankan syariat Islam bagi para Muslim Indonesia. Penghilangan ini adalah sebuah bentuk kompromi untuk mencegah kemungkinan Indonesia Timur, yang luas, kaya, miskin penduduk dan memiliki kantong non muslim cukup kuat enggan bergabung dengan gerakan Jakarta.

Para politisi Islam melepas Piagam Jakarta, dengan berat hati mengingat dalam ingatan mereka Islam adalah nafas perjuangan melawan Belanda, dan tidak ada gerakan agama lain (baca: Kristen) yang melawan Belanda segigih mereka. Demi Indonesia yang satu, 7 kata kramat itu hilang.

Sebagai kompensasi, kelompok Muslim mendapatkan sebuah Departemen khusus mengurus agama Islam. Ini adalah kelanjutan dari badan urusan agama Islam bentukan Jepang, lagi-lagi untuk pleasing umat dan politisi Islam. Mengingat bagi kolonis Jepang tulen, kaisar adalah agama dan loyalitas mereka!

Departemen Agama sejak awal murni mengurus urusan agama Islam seperti: Haji, pernikahan dan pegadilan agama (Islam). Departemen ini meluas menguasai urusan seperti pendidikan dari SD hingga Universitas dan menjadi badan bongsor anggaran. Hingga kini tidak satupun Menteri Agama pernah berasal dari non Muslim (bandingkan India, yang memiliki trauma lebih dalam dengan Islam pernah memiliki pemimpin Muslim)

Umat Islam Indonesia sejak awal melalui Departemen Agama mendapat privillage yang lebih tinggi dibandingkan warga lain. Secara de facto kekuatan Islam menjadi sebuah faksi politik cukup penting di jaman Soekarno hingga terbentuk 3 faksi ideal yaitu: Nasionalis, Agama (Islam) dan Komunis. Sebenarnya ada satu faksi politik lagi yang tidak tersebut: Angkatan Darat.

Menariknya di jaman akhir Soekarno, pemerintah membuat sebuah super body dibawah kejaksaan yaitu Bakorpakem yang fungsinya adalah mencatat, mengawasi dan memata-matai agama-agama lokal atau kepercayaan. Sikap negara ini kemudian mendorong warga yang pragmatis memilih masuk ke agama-agama “resmi” yang dilegalkan pada 1965: Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Peristiwa Gestok 1965, kudeta merayap dan naiknya Soeharto membuat stigma yang lebih kejam. Agama Lokal/ Kepercayaan => Syirik => Ateis => PKI => dapat dibunuh. Eksodus besar-besaran terjadi. Di Jawa Tengah kemudian terjadi desa-desa yang tetiba menjadi Muslim, Protestan atau Khatolik baru. Tiga agama resmi Timur Tengah ini menikmati panen pertumbuhan umat. Dilain pihak Konghucu mengubah taktik masuk ke agama Buddha secara administratif.

Di jaman Soeharto terbentuk kelas masyarakat menurut agamanya. Paling rendah adalah Ateis (atau tertuduh Ateis/PKI), Kepercayaan (yang setengah Ateis) dan Konghucu (dilarang), Agama non resmi tidak dilarang (Yahudi, Bahai, Shinto), Kristen-Khatolik-Hindu-Buddha, lalu Islam di puncak kelas.

Selama tiga dekade politik kelas agama ini dipelihara oleh Soeharto. Jabatan-jabatan tertentu adalah mustahil atau sulit ditembus non Muslim seperti Presiden, Menteri Agama dan Panglima Militer. Meski kemudian ada masa dimana Soeharto dengan sengaja memilih militer Kristen untuk mengurangi kekuatan Islam. Dan di akhir justru membuat ICMI untuk meraih kembali simpati Islam Politik.

Situasi masyarakat berlapis-lapis ini yang kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk yang ideal, harmoni dan toleran! Sebagian besar orang akan mengingat masa Soeharto sebagai rezim yang relatif tidak bermasalah terhadap kelompok Agama.

Yang terjadi sesugguhnya adalah bahwa sejak awal Soeharto sudah menekuk kelompok yang dianggap ancaman terbesar. Kepercayaan (desentralisasi, tidak bisa dikontrol, penentang penghacuran SDA) digembosi dengan isu Syirik dan PKI, Konghucu sebagai agama dan budaya ditekan sebagai kontrol berlebih pada etnis China. Kelompok Islam bersenjata secara umum sudah ditumpas jaman Soekarno. Islam Politik dipaksa melebur pada satu partai yang juga dikontrol ketat.

Yang sesungguhnya terjadi adalah sebuah kontrol sosial berlapis melalui campuran agama, etnis dan politik. Kontrol ini dilakukan di awal, cendikiawan diasingkan, para (potensi) penentang sudah dibunuh masal. Hingga tersisa masyarakat Indonesia sebagai kelompok buta atau abai politik dan sosial. Mereka menikmati pertumbuhan ekonomi yang ditopang booming minyak dan utang luar negeri.

Kelompok yang tidak puas dengan situasi ini kemudian lebih memilih membangun jaringan bawah tanah, membangun kader-kader militan tak kasat mata. Ketika Soeharto mundur terpaksa dan prematur, kelompok-kelompok bawah tanah muncul ke permukaan dan berebut panggung. Mereka baik dari Islam Politik, Kiri, Pro Demokrasi, Liberal, New Age dan ism-ism lain sesungguhnya belum sempat saling mengenal dengan baik.

Perebutan panggung antar kelompok ini tidak dapat diantisipasi oleh negara. Pertama karena negara dalam masa transisi, kedua karena selama tiga dekade aparat negara tidak mengenal namanya dialog, debat dan tukar pikiran. Yang mereka ketahui hanya dua keadaan: Harmoni dan Chaos. Tidak ada ditengahnya.

Inilah yang terjadi paska 1998, sebuah kekacauan sosial dan budaya akibat dua atau tiga generasi yang tidak diajarkan berdialog, bertanya, dan mengolah kritik dan perbedaan dengan akal sehat.

Dari internal agama pun bermasalah. Kita diajarkan untuk merasa (lebih) suci dengan melihat orang lain lebih syirik dan tidak bertuhan. Agama lokal adalah kambing hitam kesucian kita untuk merasa dekat dengan Tuhan dan Surga. Ketika kontrol sosial Soeharto lenyap maka kambing hitam ini berganti-ganti: Kristen, Ahmadiyah, Lia Eden, Syiah dan akan terus menghantam kelompok kelas yang lebih bawah.

Islam (Sunni) adalah yang paling diuntungkan dari politik kelas agama, sementara Ateis dan agama lokal/ kepercayaan di posisi paling rendah. Sehingga berbicara mengenai toleransi dan perdamaian yang sejati sesungguhnya kita harus membongkar lapisan demi lapisan kelas. Tidak hanya cukup membangun komunikasi antara Muslim dan Kristen, namun tatanan masyarakat kelas agama ini harus dibongkar seutuhnya hingga dasar.

Untuk itu satu-satu jalan waras bagi kita adalah dengan kembali ke prinsip dasar cita-cita kemerdekaan dan konstitusi. Bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan umat manusia. Termasuk kemedekaan untuk beragama, percaya dan beribadah (atau tidak mau) adalah hak konstitusional setiap warga Indonesia.

Dan tanpa merestorasi kelas paling bawah yaitu hak-hak penganut agama lokal/kepercayaan (dan Ateis) untuk setara dan punya hak yang sama sebagai warga negara, kita sesungguhnya masih menikmati dan memupuk politik kelas agama serta segregasi yang dibangun Soekarno dan Soeharto.

 

Kebenaran yang Mutlak?

Ini gara-gara Gus Mus, kyai unik yang melek social media. Salah satu postingan dia, disebar oleh kawan saya di grup WhatsApp membahas soal kebenaran. Begini bunyinya:

“Kebenaran kita berkemungkinan salah, kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Hanya kebenaran Tuhan yang benar-benar benar”.

Sebuah pernyataan sederhana namun mendalam dan penting. Respon orang-orang terhadap pernyataan ini ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan.

Apakah kebenaran, dan bagaimana mengukur kebenaran? Kritik terhadap pernyataan itu dilontarkan oleh teman-teman yang “gila” Quran dan Hadist, dengan mendalih bahwa sebagai muslim kebenaran harus didasarkan pada Quran dan Hadist.

Benarkah? Apakah berpijak Quran dan Hadist cukup untuk mendapatkan kebenaran?

Saya kemudian berpikir mengenai relativitas kebenaran berdasarkan waktu. Baiklah, katakan kita menerima bahwa “kebenaran” yang diterima umat Islam adalah yang mendasar pada Quran dan Hadist (atau Sunnah).

Masalah pertama, jelas Al Quran dan Hadist tidak abadi. Ada jaman pra Al Quran dimana belum turun, atau belum turun secara lengkap. Bagaimanakah para penerima Islam di awal-awal bisa menerima Nabi Muhammad? Apa yang mereka baca? Apa referensi yang mereka gunakan?

Tentu yang mereka lihat adalah Nabi Muhamamd langsung atau melalui para sahabatnya (ingat Quran tercetak baru resmi ada di jaman Ustman dan Hadist 2 abad kemudian). Dengan tidak adanya teks-teks yang mereka pakai apa yang mereka gunakan untuk menerima Nabi Muhammad?

Pasti bukan kepatuhan, karena jika kepatuhan yang dijadikan dasar utama maka mereka akan tetap menganut agama nenek moyang mereka. Orang-orang Mekkah akan tetap menyembah berhala. Dan Abu Lahab atau mungkin Abu Sofyan yang lebih licin bisa jadi akan dikenal sebagai pemersatu Jazirah Arab saat ini.

Saya rasa satu-satunya tool yang tersedia untuk mengenal kebenaran pada saat itu adalah: AKAL. Khadijah menggunakan akal melihat track record suamiya itu. Bilal menggunakan akal bahwa Islam lah yang mungkin membebaskan dia dan sesama umat budak menuju pembebasan. Abu Bakar menggunakan akal bahwa yang dibawa Rasulullah jelas lebih bisa diterima ketimbang ajaran lama.

Sebagian umat yang masuk Islam mungkin berpikir lebih baik menerima Islam dan menjadi gelombang baru ketimbang terlibas jaman.

Jadi sangat aneh jika ada muslim yang saat ini berpikir “agama itu gak perlu pakai akal terlalu banyak, nanti sesat”. Saya rasa perkataan mereka jelas merupakan penghinaan terhadap para sahabat awal Rasulullah.

Kedua yang gagal dipahami adalah kebenaran terutama yang berkaitan dengan ETIKA berkembang dari jaman ke jaman. Apa yang dianggap wajar dahulu kala belum tentu bisa diterima pada saat ini.

Misal perbudakan. Meski Nabi Muhammad berusaha membebaskan budak sebanyak-banyaknya beliau tidak melarang perbudakan secara serta-merta. Akibatnya secara hukum perbudakan adalah legal. Kalau sekarang perbudakan tetap dilakukan saya yakin nanti akan ada budak syar’i. Tapi mana ada orang Islam yang waras di Indonesia berani mengatakan bahwa perbudakan adalah sebuah hal benar dan dapat diterima?

Jadi akan percuma mencari-cari rujukan soal perbudakan pada ulama-ulama syalaf. Karena perbudakan tidak bisa diterima dan dibenarkan pada saat ini. Titik.

Baik kita masuk hal yang lebih abu-abu. Semua orang bisa menerima bahwa pemerkosaan adalah kejahatan dan pantas dihukum berat. Saking beratnya banyak warga Indonesia setuju bahwa pemerkosa anak dihukum kebiri (kimia).

Pertanyaannya apakah pemerkosaan itu? Apakah musti memasukkan sesuatu ke dalam lubang disebut pemerkosaan? Apa batas dari tindakan sexist, pelecehan seksual dan pemerkosaan?

Pada jaman Nabi, batas anak-anak dan dewasa adalah menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi lelaki. Dan Nabi Muhammad sendiri menikahi Aisyah pada umur yang masih muda.

Berapa banyak orang saat ini rela menikahkan anak perempuannya setelah mengalami menstruasi? Masih ada perdebatan di ranah hukum berapa batas umur kedewasaan: 16, 18 atau bahkan 21 tahun. Namun pasti menikahkan anak diumur 15 tahun bisa membuat Polisi turun tangan.

Jadi apakah standar itu masih bisa dipakai pada saat ini? Bisa jadi jika dilakukan sekarang ini akan masuk kategori pemerkosaan. Dan logika ini juga yang digunakan haters Islam menggunakan etika masa kini untuk menilai kejadian dan kebenaran masa lalu.

Masih yakin gak perlu Akal buat mencerna kebenaran dan agama?

Maka akan tersesatlah hai orang-orang yang tidak mau menggunakan Akal! 🙂

 

Paradox Keadilan

Dalam tafsir tradisional islam, pernikahan antar agama diperbolehkan dengan kondisi khusus. Yaitu kaum pria muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab. Saya tidak akan memperpanjang siapakah yang disebut ahli kitab, saya lebih tertarik mengambil fokus lain.

Katakan saya berada dalam posisi penguasa yang mempunyai wewenang untuk mempengaruhi atau menjalankan peraturan, seperti Undang-Undang. Dan saya, katakan lagi, seorang muslim yang shaleh dan adil. Mari masuk ke dalam masalah.

Sebagai penguasa yang shaleh dan adil saya akan ijinkan dan menfasilitasi pria muslim yang menikah dengan perempuan non muslim (ahli kitab), dengan menfasilitasi pencatatan dan hak-hak perkawinan mereka. Bagaimana dengan perempuan muslim yang hendak menikah dengan pria ahli kitab?

Jika saya ijinkan, saya bisa dituduh sebagai orang yang tidak shaleh karena melanggar tafsir tradisional, namun jika saya tplak saya juga bisa dituduh tidak adil karena sebagai penguasa tidak boleh membuat peraturan yang membedakan warga negara karena latar belakang agama.

Manakah yang lebih penting sebagai muslim, keshalehan atau keadilan? Buat saya tema sentral Al Quran sesungguhnya berpusat pada dua hal: Perdamaian dan Keadilan. Dan tiada perdamaian tanpa keadilan.

Maka jika harus memilih dituduh tidak shaleh dengan tidak adil, saya memilih untuk tidak shaleh ketimbang harus bersikap tidak adil. Islam dengan jelas mengutuk ketidak-adilan bahwa jangan sekali-sekali kebencian pada suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil. Dalam ajaran lain bahkan kita harus berbicara jujur dan adil meskipun itu merugikan orang tua dan keluarga kita.

Islam mengajarkan dengan jelas penghormatan luar biasa pada orang tua, khususnya ibu, tetap menolak menjadikan alasan tersebut untuk berlaku tidak adil. Keadilan, dalam Islam adalah pondasi struktur sosial yang lebih kompleks. Meninggalkan keadilan sama artinya menghancurkan tata sosial masyarakat ke dasar-dasarnya.

Dengan logika diatas, menjadi lebih mudah sesungguhnya buat kita untuk bersikap pada isu dimana ajaran agama “dibenturkan” dengan perkembangan hak konsititusional. Apapun pandangan agama yang kita anut, setiap warga negara memiliki hak yang sama terlepas dari latar belakang agama, etnis dan gender mereka.

Dalam isu LGBT khususnya orientasi homoseksual, apapun tafsir agama yang kita anut, sebagai muslim saya dituntut untuk adil terhadap orang yang memilih berbeda tafsir dengan saya.

Artinya hak-hak kaum homoseksualitas harus dilindungi dan setara dengan saya yang hetero. Setara dan adil disini tidak berhenti pada sikap tidak mendiskriminasi aktif mereka, ini saya anggap keadilan usang dan semu. Kita harus memastikan dan melindungi mereka punya hak dan akses dan perlakuan yang sama sebagai warga negara.

Jakarta, 17 Feb 2016

 

 

Its Science!

Meski saya mengamati dan menyenangi dunia sains jarang saya menulis secara khusus mengenai ini. Pertama karena keterbatasan pengetahuan saya untuk menjelaskan konsep sains yang njlimet dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua karena kebanyakan capaian ilmu murni punya dampak berantai yang perlu ratusan tangan sampai kita nikmati.

Nah kalau saya menulis sekarang pasti ada hal yang menarik. Baru-baru ini laboratoriom LIGO, bukan LEGO ya baru saja menemukan bahwa terowongan dan alat-alat yang mahal dan berjalan bertahun-tahun akhirnya berguna juga mencapai target: menemukan gelombang gravitasi!

Jadi tuan dan puan, gravitasi, energi tarik menarik antara benda-benda yang punya massa macam bumi dan bulan ini juga digerakkan oleh gelombang seperti cahaya. tentu dengan cara kerja yang berbeda dan sedikit sama dengan cahaya sesungguhnya yang namanya gravitasi itu menjalar dari satu titik ke wilayah sekitarnya.

Kenapa penting dan saya menulis ini? Pertama soal gelombang gravitasi ini sudah ditulis oleh Einstein seratus tahun lalu. Tepat seratus tahun lalu Einstein sudah bikin corat-coret, kerennya postulat, sampai rumus-rumus dan macam apa benda gelombang gravitasi. Dan selama 100 tahun para ilmuwan sibuk membuktikan bahwa teori Einstein ini benar adanya. Atau tidak benar adanya. Sebagian besar percaya sama Einstein, meski membuktikan tidak bisa. Macam dukun dan umatnya lah dia.

Kenapa? Karena jika teori Einstein salah mengenai gelombang gravitasi itu salah, akan berdampak pada runtuhnya teori-teori turunan dan bagaimana kita melihat alam semesta ini. Macam agama saja, bayangkan kalau surga itu ternyata tidak ada. Macam mana para kyai-kayi dan umatnya yang sudah investasi segala macam.

1.3 Trilyun tahun yang lalu, nun jauh di angkasa sana, dua buah lubang hitam, wujud rakus yang menelan segala macam didekatnya tanpa pernah melepaskan kembali bertemu dan saling memakan.Karena lubang hitam menelan segala tanpa memuntahkan, ia demikian berat sehingga punya energi gravitasi luar biasa.

Proses dua lubang hitam ini bertemu, bergumal dan menyatu terjadi melalui sebuah tarian pusaran. Pusaran antara dua benda maha berat inilah yang membuat LIGO akhirnya bisa mengukur gelombang gravitasi yang begitu tersembunyi. Proses ini macam mendeteksi dua buah mata-mata paling rahasia yang hanya bisa dideteksi jika mereka berdua bertemu dan berdansa dalam malam bulan purnama di atas loteng kita. Ah romantis memang sains itu.

Satu lagi pencapaian baru-baru ini adalah laboratorium maha besar di Eropa yaitu CERN baru saja menemukan sebuah partikel maha kecil High Bosson yang dianggap partikel tuhan karena menyimpan misteri mengapa sebuah partikel atau materi memiliki massa dan yang lain tidak.

Pada akhirnya temuan macam High Bosson dan Gelombang Gravitasi penting bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi menjelaskan mengapa kita – alam semesta – berjalan seperti ini. Ini adalah pencarian WHY dan HOW, yang akan berkaitan dengan sejarah kita sebagai manusia, sebagai partikel dalam galaxy alam semesta, bagaimana ia terbentuk dan tumbuh.

 

ref

  1. http://physics.aps.org/articles/v9/17
  2. http://www.wired.com/2016/02/scientists-spot-the-gravity-waves-that-flex-the-universe/
  3. http://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-the-higgs-boson-was-found-4723520/?no-ist

 

 

 

 

 

 

 

Rekoleksi Memori

Peristiwa 65 memang sudah lama berlalu, sebagian besar aktor baik yang dianggap pelaku mungkin tidak lagi relevan dalam kancah politik nusantara. Maka menghadirkan kembali memori lama itu mengadung pertanyaan: untuk apa? Bukanlah masa lalu tak bisa dirubah dan mengais-ngais luka lama hanya membuka koreng menganga kembali.

Toh tafsir siapa yang mau dipakai? Militer, NU, Manikebu, Lekra, Pemuda Pancasila? Kalau bukan mau bilang tafsir orde baru yang tentu sudah malu-malu untuk dipakai sebagai sudut pandang. Dan apa manfaatnya? Buat kita, generasi muda yang punya tantangan menghadapi konvergensi media, pasar dan budaya?

Saya rasa yang paling mudah dilakukan adalah dengan kejujuran membuka akses terhadap memori tersebut, sembari mencoba melihat dari sudut-sudut yang berbeda. Pengalaman ini tentu personal, namun penting untuk dilakukan secara masal bukan untuk mengungkap apa yang benar-benar terjadi, tapi yang akan kita anggap benar dan salah.

Kita bukan tidak sadar peristiwa 1965 adalah sebuah masa luar biasa yang sadis dan kejam. Tidak ada warga Indonesia waras yang bersedia untuk mengulang peristiwa tersebut, baik mereka yang menang dan yang kalah. Mungkin ada, saya belum pernah menemuinya.

Namun selama puluhan tahun juga kita bersedia menipu diri sendiri, bukan atas apa yang terjadi tapi apa yang harus terjadi.

Yang saya tanyakan bukan apakah ada tidak gerakan dari PKI menculik dan membunuh jenderal-jenderal. Tapi apakah mereka benar-benar ancaman bagi negara? Apakah mereka gerakan partai atau sebagian elit.

Bukan sekedar apakah PKI musuh militer, tapi layakkah seorang musuh dibunuh dari belakang dan dikubur entah mati atau hidup dalam lubang yang digali sendiri.

Bukan soal apakah Soeharto pemenang dari gelanggang krisis 1965 tapi layakkah ia menyalahkan komunis dan orang-orang yang tertuduh demi kekuasaan yang ia nikmati hingga anak cucunya?

Seorang mahasiswa indonesia tengah belajar di Rusia ketika itu, ia kemudan bersama ribuan cendikiawan lain tak bisa pulang karena tak lagi diakui sebagai warga negara. Ia berkata kira-kira seperti ini

“Bukan apakah kita kalah atau tidak, jelas bahwa kita kalah. Tetapi mengapa bisa kalah, dan bagaimana kita belajar dari situ, lalu menerima dan hidup”.

Atau yang lain:

“Waktu itu garuda mati, maka kita hidupkan garuda versi kita sendiri. Ya kita kemana-mana berusaha menghidupkan garuda, dan berhasil”.

Pertanyaan-pertanyaan ini yang saya rasa hendak diangkat oleh seniman-seniman melalui foto, video dan pisau-pisau. Juga “prank” terhadap monumen lubang buaya.

Karena bukan jawaban yang menakutkan, tapi pertanyaan yang tidak berhenti.

*Rekoleksi Memori merupakan instalasi seni dan rangakain diskusi di TIM pada bulan Desember 2015.

 

 

 

 

USA: MRT in DC

Saya menyukai transportasi public, terutama kereta cepat. Efisiensi yang mereka miliki untuk memindahkan orang dari satu tempat seperti melempar bola bisbol berurutan.  Salah hal pertama yang saya lakukan ketika berkunjung ke USA adalah membeli tiket MRT!

Saya menyukai kereta, sebagai transportasi publik kereta menakjubkan. Kemampuannya memindahkan banyak orang dalam waktu bersamaan, dan kebebasan kita untuk berjalan-jalan di atas kereta, sangat berbeda dengan bus dan pesawat yang terkurung di tempat duduk. Nah kalau jumlah jalur MRT banyak, kita bisa berganti tujuan ditengah jalan.

“Mom, I am lost on MRT!”

Maka itu ketika saya berkunjung ke US yang saya cari pertama kali ada tiga: MRT, kartu telepon dan Peta.

Sebenarnya Amerika bukan surga tranportasi umum. Orang Amerika itu gila dengan mobil, dan beberapa pembicaraan santai dengan keluarga Amerika memang topik mobil dari aspek keamanan, asuransi, kredit itu sesuatu.

Namun di kota pertama yang saya kunjungi: Washington DC lumayan punya transportasi publik yang cukup baik. Ada kereta (MRT) dan juga Bus Lane. Dua duanya ya harus dicoba dong.

Jalur dan cakupan MRT di Washington sebenarnya gak gede-gede amat. Misalnya saya gak nemu jalur MRT ke Bandara, berbeda dengan Singapore yang dari ujung ke ujung. MRT Singapore juga lebih menarik karena punya jalur diatas tanah, jadi bisa keliling Singapore sambil liat beragam pemandangan.
Stasiun-stasiun MRT di DC berada di bawah tanah, umumnya menyatu dengan gedung perkantoran atau pertokoan. Saking menyatunya saya agak bingung mencari pintu stasiun. Mesti buka peta berkali-kali memastikan memang pintu stasiun ada di sekitar saya berdiri. Memang setelah diperhatikan ada plang di gedung dan juga trotoar dimana pintu berada. Namun enggak ada kubah atau facade tertentu yang menandakan “Ini loh stasiun!”.

Kereta di MRT DC. Bersih, ramah, sedikit dingin.

Kereta di MRT DC. Bersih, ramah, sedikit dingin.

Transportasi publik memang seharusnya diperlakukan sebagai city utility. Ia ada dan bergerak setiap saat namun tidak terlihat. Macam instalasi listrik, air dan gas lah.

Salah satu hari kunjungan saya di DC, tiba-tiba seluruh jadwal yang sudah dirancang batal. Saat itu kita dijadwalkan untuk bertemu dengan Anggota Konggres AS. Nampaknya mereka sedang sibuk reses hingga gak sempet ketemu empat calon pemimpin Indonesia ini.
Nah lalu saya manfaatkan untuk bertemu dengan beberapa teman di luar jadwal. Dua NGO yang udah lama saya kenal di Indonesia: Human Right Watch dan Freedom Institute. Karena itu hari jumat saya juga berencana untuk mengujungi masjid Ahmadiyah untuk sholat Jumat.
Rupanya hasil penelusuran di peta ketiga tempat itu berada di aera yang sama yaitu Dupont Circle. Maka diputuskan untuk naik MRT. Sebenarnya ada satu mobil operasional yang bisa saya gunakan, namun ketiga teman saya memilih belanja jadi lebih baik mobil itu langsung ke tempat belanja daripada antar saya dulu.

Baik kan? Padahal gagal memprovokasi mereka untuk enggak belanja-belanji.

Pemilihan lampu sorot merah sebagai pembatas. Minimalis dan sureal.

Pemilihan lampu sorot merah sebagai pembatas. Minimalis dan sureal.

Dari hotel saya cukup berjalan kaki sebentar ke stasiun terdekat, Metro Centre. Nampaknya ini dianggap sebagai pusat MRT karena beberapa jalur bertemu disini. Bayangan saya Metro Centre akan cukup padat dan ramai kayak di film-film atau Singapore. Ternyata Metro Centre dan MRT ini gak penuh-penuh amat, mungkin kayak KRL Jadebotabek Sabtu pagi.

Yang menarik dari stasiun MRT di DC adalah kesederhanaannya. Tadi udah saya bilang kan bahwa penampakan luar nyaris tidak terlihat. Nah di dalam juga sederhana, gak ada ornamen atau hiasan pada dinding. Terowongan jalur kereta bener-bener polos sebuah terowongan beton dengan papan-papan penunjuk seperlunya. Dindin terowongan yang kotak-kotak men0njol mengingatkan saya para roti waffle.

Terowongan kue waffle

Terowongan kue waffle

Saya menyukai pilihan minimalis seperti ini. Meski agak aneh, karena biasanya fasilitas publik macam MRT di desain lebih wah, dinding keramik, neon sign dan iklan dimana-mana. Macam show lah bahwa ini kota udah canggih!
DC sebagai ibukota negara paling super power mungkin gak perlu praktek-praktek PR macam itu. Kita sebagai pengunjung udah tergakum-kagum sama deretan museum yang aduhai.
Untuk naik MRT ini saya udah persiapkan membeli kartu pintar, bisa dipakai di MRT dan Bus Lane sama dengan Singapore atau Jakarta. Sebelumnya gegara gak punya kartu saya pernah mengemis-ngemis nuker koin agar dilayani oleh mesin tiket otomatis. Petugas stasiun yang ada di box pintu masuk, emoh berurusan dengan tiket. Petugas di Singapore lebih ramah mau membantu membeli tiket secara manual.
Emang salah satu habbit petugas di AS yang saya rasakan itu strict dengan tugasnya. Kalau emang tugas dia maka dia akan melayani dengan baik, ramah dan sepenuh hati. Tapi kalau merasa bukan tugasnya wah jangan terlalu berharap untuk minta tolong deh. Pokoknya tugas gw ya ini, kalau urusan itu tanya ama yang tugas sono.

Nah saya duga budaya ini ada kaitan dengan tingginya angka tuntutan hukum oleh warga kepada petugas/profersional (dokter, paramedis, polisi) dibanding negara lain. Jadi para petugas dan profesional lebih berhati-hati untuk enggak menyentuh hal-hal yang bukan jadi tugas dan fungsi pokok mereka.
Sebenarnya perjalanan saya dari Metro Center ke Dupont Circle mungkin lebih pendek dari cerita saya diatas. Ya hanya sekira 10 menit di Jalur Merah. Begitu keluar platfrom dan mencari pintu keluar wahhh ajaib.

Dupont Circle

Pintu keluar Stasiun Dupont Circle

Pintu keluar Stasiun Dupont Circle

Pertama pintu keluar itu berupa eskalator dalam terowongan yang lumayan panjang. Gelapnya stasiun dibawah dipadu dengan cahaya lembut diluar bikin perjalanan naik eskalator ini sureal. Saya bayangkan kalau bawa kamera video merekam perjalanan dari bawah ke atas, dengan transisi gelap ke terang plus siloute nya cocok untuk opening video traveling.

Begitu keluar dan berjalan-jalan saya langsung jatuh cinta dengan kesederhanaan suasana urban di Dupont. Toko-toko kecil disepanjang jalan, beberapa cafe yang menjorok, trotoar lebar dan arus jalan tidak terlalu padat. Ah mungkin lebih karena suasana mendung pagi hari yang mendadak bikin bumi jadi romantis.

Tapi jika disuruh menggambarkan kota macam apa yang ingin saya tinggal, suasana pinggin DC ini salah satu contohnya. Tenang, lembut dan ramah. Kayak mengenal saya lebih dalam. Puih!

Dupont, DC dipagi hari.

Dupont, DC dipagi hari.

 

Sore yang lebih hangat

Sore yang lebih hangat

Kalau melihat-lihat bangunan dan pemiliknya, Dupont ini nampaknya daerah yang cukup tua dan elit. Banyak bangunan kedutaan atau konsulat ada disini. Tapi juga gak elit-elit banget sehingga berjarak macam Menteng yang penuh dengan penjaga dimana-mana.

 

Holly crap! if I have time machine I want to give this to my mom!

Holly crap! if I have time machine I want to give this to my mom!

HRW

Nah mencari kantor HRW juga agak susah, karena gak ada plang mencolok, ia menempati salah satu lantai bangunan pertokoan sederhana. Dengan segala hiruk pikuk yang dibuat HRW di berbagai belahan dunia, kantor di DC yang cukup strategis sebagai jalur lobby sangat-sangat sederhana.
Meski sederhana pengamanan cukup tinggi. Setelah naik lift saya mencapai pintu masuk dengan pintu besi, kaca tebal – saya duga anti peluru – dan lagi-lagi kesederahanaan. Mengunjungi kantor HRW Washington ini mengingatkan saya kala berkunjung ke kantor Annex (tambahan) Kedutaan AS di Jakarta. Tidak terlalu angker seperti gedung utama kedutaan namun tetap rapi, kuat dan dingin.

Melihat perbedaan gedung dan ruangan kantor di Jakarta dan DC ini saya merasakan sesungguhnya bangunan-bangunan ini punya jiwa, sesuai dengan manusia dan budaya yang membangunnya. Saya jadi tertarik untuk membuat fotografi bangunan antar daerah, sebagai gambaran manusia dan budaya mereka.
Karena di HRW saya sekedar mampir, say hello dan mengucapkan terimakasih karena telah banyak berkiprah di Indonesia maka kunjungan saya tidak lama. John Sifton, menjemput saya di depan lalu mengajak saya ke dapur untuk minum. Saya memilih teh, dan John tentu saja kopi. Saya rasa hampir seluruh orang Amerika yang saya temui melalui pagi mereka dengan kopi.

John berperawak tinggi sedang, berat ideal sedikit kurus dengan rambut hitam kemerahan. Beberapa kancing kemeja terbuka dan saya tebak baik kemeja dan celananya tidak disetrika. Tatapan matanya yang sering ke atas dan muka flat. Saya duga ia baru melewati malam-malam lembur menyelesaikan laporan.
Saya lalu berkeliling ke ruangan-ruangan kantor, say hello kepada beberapa awak yang berhubungan dengan Asia atau isu Kebebasan Beragama. Ruangan-ruangan cukup lega untuk menampung 2-3 orang per kamar, dengan tumpukan buku dan kertas dimana-mana. Beberapa karyawan membawa lukisan atau benda-benda pribadi mereka menghiasi ruangan.

Ruangan itu didesain untuk tenang, privat namun hangat terbuka. Penataan yang cukup nyaman untuk menulis. Namun bukan untuk saya.

John Sifton (kanan) Direktur Advokasi Asia, HRW.

John Sifton (kanan) Direktur Advokasi Asia, HRW.

 

Singkil dan Media Kita

Kekerasan pecah di Singkil, satu orang tewas dalam serangan terhadap gereja-gereja oleh kelompok Islam. Ini tak lama setelah kekerasan antar warga kristen dan islam terjadi di Tolikara, Papua. Saya selalu teratarik melihat bagaimana media-media nasional meliput isu agama. Bagaimanakah kejadian ini diberitakan?

Kompas

Harian dengan sirkulasi nomer wahid ini hanya menurunkan satu berita di situs Kompas.com “Pembakaran Rumah Ibadah yang Diduga Tak Berizin Picu Bentrok Warga di Aceh Singkil” pada pukul 17:22. Kompas melakukan framing bahwa rumah ibadah tak berizin dibakar dalam judul. Kita lihat ke dalam artikel.

Kata pertama yang digunakan adalah “Bentrokan” yang berarti dua kelompok terlibat adu kekuatan dalam posisi relatif seimbang.

Ada dua sumber yang digunakan yaitu: Aparat Pemerintah Kabupaten Singkil dan Kepolisian. Kompas sebagai media terbesar di Indonesia sangat mengherankan tidak memiliki sumber yang lebih mendalam dalam kejadian ini.

Meski Kompas secara terang menyebutkan salah satu kelompok sebagai “penyerang” tetapi kejadian kekerasan tidak ditulis “Penyerangan” namun tetap kata “bentrokan” dipakai sebanyak 5 kali, dan 4 kali “kerusuhan” beserta satu kutipan “rusuh”.

Tempo

Media berbasis majalah yang kini juga merambah Harian Cetak, Online, TV serta Radio menurunkan dua berita di tempo.co. Pertama pukul 17:14 berjudul “Aceh Singkil Mencekam, Satu Gereja Dibakar, 2 Tewas” dengan kata pertama: keributan. Selanjutnya Tempo menggunakan 1 kata “bentrokan”, 1 “bentrok”.

Sumber Tempo juga lebih beragama yaitu Pendeta Erde Brutu dari GKPPD, denominasi kristen dominan di Singkil, serta informasi serangan terhadap pengendara truk. Tempo juga berusaha mencari informasi arah serangan. Sementara sumber dari pemerintah lokal tidak memberikan informasi pada Tempo.

Pukul 18:55 Tempo menurunkan update “Gereja di Aceh Singkil Diserang, Ini Penyebab Korban Tewas“, kali ini lebih maju dengan menggunakan kata “serang” sebagai framing pemberitaan. Kali ini Tempo gunakan 3 kata berbasis “serang” dan satu kata “bentrok”.

Tempo menjelaskan kekerasan dimulai dari desakan kelompok Islam untuk membongkar gereja-gereja, tuntutan ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan rapat sepihak yang menhasilkan keputusan untuk membongkar gereja pekan depan. Kelompok massa yang tak menerima penundaan ini kemudian melakukan serangan.

Detik

Seperti dugaan, detik menurunkan berita paling cepat. Pukul 15:43 “Bentrokan Antar Masyarakat Pecah di Aceh Singkil, Satu Rumah Ibadah Dibakar” dengan framing bentrokan antar masyarakat. Kata pertama adalah “bentrokan”, berita pendek ini hanya mengutip pernyataan Kapolri.

Detik juga dengan keliru mengambarkan rantai kekerasan. Bentrokan antar warga menyebabkan pembakaran rumah ibadah. Berbeda dengan rantai kekerasan yang dijelaskan oleh Kompas dan Tempo. Selanjutnya terdapat beberapa pemberitaan:

16:04 “Bentrok Warga di Aceh Singkil, 1 Orang Tewas Ditembak

16:50 “Ini Pemicu Bentrok Antar Kelompok di Aceh Singkil

17:24 “Bentrok Warga di Aceh Singkil, Wabup: Itu di Luar Dugaan

18:59 “Wabup Aceh Singkil Nilai Warga Salah Paham soal Rumah Ibadah tak Berizin

Selama kurun waktu 3 jam 16 menit Detik menurukan 5 berita dengan menggunakan kata berbasis bentrok 4 + 4 + 4 + 3 + 3. Delapan belas kali kata bentrok! saya hampir berhenti bernafas menghitung kata bentrok. Detik juga hanya mengutip pernyataan Kapolri dan Wakil Bupati Singkil. Sumber yang sangat jauh dari inner circle kejadian.

Detik juga tidak berupaya menggali penyebab kekerasan namun seperti biasa melakukan jurnalisme kutipan. Upaya pemberitaan paling kasar yang dapat dilakukan. Kekerasan dalam framing detik terjadi karena ketidakpuasan warga muslim atas keputusan pemda menutup gereja pekan depan.

Republika

Media online ini mengambil garis berbeda, pada pukul  18:55 menurunkan berita “Pembakaran Rumah Ibadah di Aceh, JK: Ini Kesalahpahaman” baru dikuti pada pukul 19:44 “Gereja di Aceh Singkil Dibakar Ratusan Orang”.

Masing-masing artikel memuat tiga kata “bentrokan”. Sumbernya: Wakil Presiden Jusuf Kala dan Humas Polri Kombes Pol Suharsono. Lagi-lagi sumber yang sangat jauh dari lokasi. Dalam pemilihan sumber, Republika adalah paling buruk.

Apa latar belakang kejadian?

Tidak satupun dari empat media diatas menjelaskan latar belakag kasus yang sudah terjadi sejak 1979 ketika terjadi kekerasan masif terhadap warga Kristen yang menyebabkan pengungsian warga ke Sumatera Selatan. Kekerasan tersebut diakhiri dengan perjanjian bahwa warga Kristen hanya dapat membangun 1 gereja dan 4 undung-undung, sebutan bagi gereja kecil.

Kebijakan diskriminatif ini dipertahankan hingga sekarang. Ketika jumlah umat kristen berkembang dan memiliki 20 bangunan gereja, pemerintah tetap menolak menerbitkan izin bagi bangunan tersebut. Peraturan Bersama Menteri 2006 kemudian digunakan untuk justifikasi tambahan untuk melekatkan label “ilegal” pada gereja-gereja tersebut.

Tidak ada  media yang mengkritik kebijakan itu secara material atau subtantif. Pertama bahwa kebijakan tahun 2006 tidak berlaku surut pada rumah ibadah yang dibangun sebelumnya. Terlebih pada esensi bahwa kebijakan-kebijakan ini melanggar UUD 1945.

Sejak tahun 2011 ketika saya mengamati pemberitaan Cikeusik, tidak ada perubahan berarti pada cara bermedia dalam isu agama di Indonesia.

Jakarta, 13 oktober 2015